Kepolisian RI mencatat empat provinsi di Pulau Jawa memiliki tingkat kerawanan tertinggi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Dari keempat provinsi tersebut, Provinsi Jawa Barat menempati posisi teratas sebagai wilayah yang sangat rawan.
Posisi tersebut disusul oleh Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Setelah empat provinsi di Pulau Jawa, provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi lainnya adalah Provinsi Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Sumatra Barat, Banten, dan Papua.
Kasubdit II Politik Baintelkam Mabes Polri Kombes (Pol) Asep Ruswanda mengatakan, keempat provinsi itu menjadi yang paling rawan dalam Pemilu 2019 karena tingginya indikator gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Hal tersebut ditambah berbagai pengalaman konflik ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari empat wilayah itu. "Misalnya ada demonstrasi, itu jadi semua. Yang dominan itu, karena itu menonjol semua," kata Asep di Hotel El Royale, Jakarta, Kamis (22/11).
Untuk mengantisipasi terjadinya konflik pemilu di keempat wilayah tersebut, Polri telah mengerahkan jajaran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Polisi pun bakal melakukan patroli untuk mencegah terjadinya konflik dalam Pemilu 2019.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan Misbah mengatakan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Polri ini akan menjadi acuan bagi pihaknya untuk mengatur strategi pengawasan yang baik. Bawaslu akan meningkatkan pengawasan di keempat provinsi di Pulau Jawa tersebut. "Tentu ini menjadi early warning kami," kata Abhan.
Sementara itu, Komisioner KPU Ilham Saputra bakal memastikan para petugasnya tidak melakukan pelanggaran. Hal ini menjadi langkah antisipasi agar tidak terjadi konflik di wilayah yang skor kerawanannya di atas 80 tersebut.
Hal lain yang akan dilakukan KPU adalah dengan melakukan sosialisasi lebih masif di wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi. "Agar mereka tidak menjadikan Pemilu sebagai ajang konflik," ujar Ilham.
(Baca: Lombok Timur dan Teluk Bintuni Paling Rawan dalam Pemilu 2019)
Survei Bawaslu
Sebelumnya, Bawaslu mencatat Lombok Timur dan Teluk Bintuni menjadi dua daerah dengan tingkat kerawanan tinggi dalam Pemilu 2019. Kedua daerah tersebut memiliki skor Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) paling tinggi dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia.
Abhan mengatakan, Lombok Timur memiliki skor IKP 70,02. Skor tersebut terdiri dari dimensi konteks sosial politik sebesar 71,89 dan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil 73,36. Kemudian, dimensi kontestasi 61,73 dan partisipasi 73,11.
Sementara itu, Teluk Bintuni memiliki skor IKP 66,47. Skor ini terdiri dari dimensi konteks sosial politik 73,5, dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil sebesar 73,03. Lalu, dimensi kontestasi sebesar 58,02 dan partisipasi 73,11. “Dua kabupaten itu masuk kategori tinggi,” kata Abhan di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (25/9). Sementara itu, 512 kabupaten dan kota lainnya menempati IKP kategori sedang. Dengan demikian, tidak ada satu pun daerah yang memiliki IKP kategori rendah.
Di tingkat provinsi, terdapat 15 daerah yang tingkat IKP-nya di atas rata-rata nasional atau lebih tinggi dari skor 49. Kelima belas daerah tersebut yakni Papua Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Aceh. Lalu ada Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawasi Utara, dan Sulawesi Tengah. Selain itu juga Provinsi Lampung, Sumatera Barat, Jambi, Yogyakarta. Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Dengan hasil IKP 2019 ini diharapkan para pemangku kepentingan dapat mengantisipasi potensi kerawanan yang terjadi di setiap daerah. Bagi KPU dan Bawaslu dapat menjaga hak pilih dengan memaksimalkan pemutakhiran data, meningkatkan sosialisasi pemilu dan menjamin keberimbangan kampanye.
(Baca: Kemendagri: Pemda Harus Dorong Partisipasi Masyarakat di Pemilu 2019)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Polri Pantau Tingkat Tertinggi Kerawanan Pemilu 2019 di Jawa Barat"
Posting Komentar