31 Juta Warga Belum Masuk DPT Pemilu 2019

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 31.975.830 warga yang sudah merekam KTP-el belum masuk di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hasil ini didapat dari analisis data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Republik Indonesia (KPU RI), Viryan Aziz, mengungkap itu di kegiatan Peresmian Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP), di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (5/10/2018).

"Terdapat 31.975.830 jiwa pemilih yang sudah melakukan perekaman data e-KTP tapi belum masuk DPT," kata Viryan, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (5/10/2018).

Untuk itu, dia menegaskan, KPU RI memfokuskan diri memperbaiki DPT. Sebab dari data berdasarkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari Dukcapil terdapat jumlah pemilih 192 juta. Masih ada selisih dari jumlah DPT yang saat ini 185 juta pemilih.

Sehingga, kata dia, terdapat potensi pemilihan yang belum terdaftar sebanyak 11 juta. Atas dasar itu, KPU RI mencanangkan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP). Apalagi melihat data masih 31 juta pemilih yang belum masuk DPT.

"Angka sebesar ini perlu dilakukan upaya melindungi hak pilih secara terstruktur, masif, dan partisipatif. Tadi disampaikan 69.000 posko, target 83.000," kata dia.

Selain mencanangkan GMHP, pihaknya juga akan mengajak semua pihak mulai dari partai politik, caleg hingga pemda untuk memastikan data pemilih dan hak pemilih, pada 17 Oktober mendatang.

Upaya memastikan itu, dia menambahkan, dengan cara mendatangi kantor Desa/Kelurahan.

"Ayo, sama-sama sekali saja ke kantor desa/kelurahan memastikan sudah ada belum data yang sudah ditempel sejak 28 Agustus lalu," katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengadakan kegiatan Peresmian Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP).

Let's block ads! (Why?)