Pemilu 2019 Tidak Ada yang Menarik

Oleh : Arif Ramadhan

Pemilu selalu mempunyai cerita tersendiri. Namun pemilu 2019 untuk calon presiden (capres) tidak ada bedanya dengan pemilu 2014. Karena keduanya adalah kandidat yang maju pada pilpres 2014. Pertarungan dua capres seolah tindak memberikan satu poin positif dari kondisi pemilu sebelumnya. Keduanya sama-sama menggiring opini untuk dipercayai publik. Satunya ingin mempertahankan kekuasaan dan yang satunya masih penasaran dengan jabatan presiden.

Kedua kandidat ini sebelum pendaftaran di KPU (Komisi Pemilihan Umum) memang sudah digaungkan untuk maju pada pemilu 2019. Akhirnya keduanya kembali bertarung. Setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan ialah ketakutan oleh kedua capres dan tidak ada penantang lain yang memberikan warna berbeda pada pemilu 2019 nanti.

Ketakutan

Kekuatan kedua capres ini sama-sama takut akan kekalahan, namun terdapat yang lebih menarik untuk diperhatikan, selain kekalahan. Ialah pemilihan wakil dari keduanya. Seolah wakil yang dipilih akan menghilangkan rasa ketakutakan tersebut. Jokowi memilih Ma’ruf Amin adalah sesuatu yang tidak pernah disangka sebelumnya. Nama yang gandengkan selama ini adalah Mahfud MD pada detik-detik terakhir mencengangkan publik karena yang dipilih adalah Ma’ruf Amin.

Alasan politik dibalik pemilihan Ma’ruf Amin adalah rasa ketakutan yang ditampilkan oleh Jokowi. Selama ini Jokowi dianggap tidak membela kelompok Islam dalam bentuk kebijakannya. Bahkan kelompok jenis FPI (Front Pembela Islam) menyangkutpautkan kebijakannya pro kaum kafir. Menguatnya kelompok polpulis Islam ini ditampilkan atas keseleo lidah oleh Ahok (Mantan Gubernur DKI) semasa jabatan sebagai Gubernur DKI. Kedekatan antar Jokowi dengan Ahok pada saat Jokowi menjadi Gubernur DKI dan Ahok wakilnya semakin memicu ke-antian dari kelompok Islam.

Atas dasar keseleo lidah Ahok, Ma’ruf Amin menganggap sebagai penghinaan kepada kelompok Islam. Ma’ruf Amin juga berperan besar dalam memejarakan Ahok. Kondisi politik ini secara jelas menjadikan Jokowi harus memilih Ma’ruf Amin untuk menyelamatkan suaranya pada pilpres 2019 nanti. Dibalik gerakan populis itu pula, para pendukung Prabowo memainkan peran, diataranya adalah Fadli Zon, Amin Rais, Fahri Hamrah, Neno Warisma dan masih banyak lagi.

Ketakukan selanjutnya terjadi pada Prabowo. Selama ini Prabowo mengempanyekan bahwa pemilu itu mahal dan ia membuka donasi publik agar Partai yang ia gerakan dapat mewujudkan cita-cita perubahan yang menjadi misi dari Partainya. Siapa yang menyangka bahwa Prabowo akan memilih Sandiaga Uno? Sandiaga yang selama ini menjadi Wakil Gubernur DKI dan mendapingi Anis Baswedan. Baru beberapa bulan menjadi Wakil Gubernur dimintai oleh Prabowo untuk menjadi wakilnya pada Pilpres 2019. Padahal janji kampanye belum dituntaskan di Pemerintahan DKI yang dinamakan Oke Oce. Saat ini mesin kampanye Anis-Sandi Oke Oce itu ngos-ngosan untuk memenuhi target. Lantas Sandiaga Uno akan fokus pada Pilpres 2019. Nafsu apa yang mengakibatkan Sandi berulah seperti ini?

Sebagai penulis, saya juga tidak berani mengurai hal demikian. Tetapi beberapa referensi menyebutkan bahwa Sadiaga Uno adalah salah satu oligarki di Indonesia. Pertambangan emas di Tumpang Pitu, Banyuwagi adalah salah satu dari perusahaan Sandiaga Uno yang menjalankan invesatasinya. Sedangkan adik Sadiaga adalah aktor dari pada pertambangan tersebut. Permasalahan Tumpang Pitu tidak perlu diurai lebih panjang, karena banyak referensi yang bisa di baca.

Kembali dipilihnya Sandiaga Uno oleh Prabowo adalah cara untuk menutupi ketakutan Prabowo melihat pemilu yang mahal. Kemampuan keuangan Sandiaga Uno akan menjadikan jembatan Prabowo dalam menggerakan masa. Selama ini yang menompang keuangan politik Prabowo adalah Hasim Djojohadikusumo, tidak lain adalah adiknya.

Dari kedua paslon tersebut, selain ketakutannya, mereka juga didukung oleh Oligarki. Jokowi di dukung oleh Hary Tanoesoedibjo yang merupakan orang tekaya ke-19 di Indonesia versi Globe Asia 2017. Disusul oleh Surya Paloh diurutan 27, Jusuf Kalla ke-49, Oesman Sapta Odang ke-78 dan Erik Tohir ke-98. Sedangkan Probawo, selain adiknya dan Sandiaga Uno diurutan 48 dan 85, Tommy Soeharto yang berada di urutan ke-150 sebagai orang terkaya di Indonesia juga mendukung Prabowo. Belum lagi dengan para petinggi partai dan orang-orang yang haus akan jabatan publik di belakang kedua capres tersebut.

Pemilu 2019 Minus Penantang

Kekurangan penantang pada pemilu 2019 tidak ubahnya warna pemilu seperti pada tahun 2014. Seolah hanya dua orang ini yang memiliki kepentingan. Padahal publik mengharapkan adanya aktor lain yang dapat menawarkan kebijakan berbeda, tentu pro terhadap rakyat. Meskipun kedua capres tersebut melakukan hal demikian. Namun peran asing juga perlu diperhitungkan dari kedua capres yang berlaga ini.

Tidak adanya aktor lain, sehingga publik hanya disugihi kampanye dengan warna yang sama dengan pemilu sebelumnya. Isu PKI, Agama, Asing menjadi komoditas politik dalam memainkan kampanye, tebaran hoax menjadikan publik bosan dan jenuh untuk mengikuti perkembangan.

Terlebih pada Proyek infrastruktur Jokowi dinilai tidak mampu mendongkrak ekonomi dalam negeri selama empat tahun pemerintahannya. Belum lagi janji-janjinya selama masa kampanye, Nawacita yang menjadi nafas Jokowi sulit direalisasikan. Selain itu janji Jokowi untuk menuntaskan pelanggaran HAM belum juga dapat diwujudkan, salah satunya tebengkalai kasus Munir dan kejahatan HAM lainnya. Pernyataan ini pula dijadikan oleh Jokowi dalam memainkan kampanyenya.

Lebih lanjut banyaknya kepala daerah yang mendeglarasikan Jokowi dua periode ternyata ikut serta dalam pusaran korupsi. Seperti yang terjadi pada Bupati Bekasi atas kasus Suap Meikarta. Jika ditarik pada orang yang terdekat dengan Jokowi, ternyata aktivis anti Korupsi tidak luput menjadi pendukung Jokowi. Sebut saja Teten Masduki (Pendiri ICW), Johan Budi (Mantan Jubir KPK) dan lainnya. Di sisi lain korupsi juga marak terjadi di pemerintahan Jokowi. Entah itu diartikan sebagai berjalannya penegakan hukum yang anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) atau watak penyelenggara publik yang memudahkan tindakan korupsi?

Bagi Prabowo tidak ada yang menarik untuk diperhatikan selain memainkan ritme kampanye segala macam anti kebijakan Jokowi.

Pilihan Penting

Kitapun diam, dan terpancing dalam ritme kampanye kedua paslon ini. Seolah di Indonesia tidak ada figur lainnya yang dapat ditampilkan. Apakah salah apabila publik menentukan nasibnya melalui golongan putih (golput)? Karena pilihan merupakan hak politik setiap warga negara. Siapa pun yang memenangkan pemilu, kondisi yang sama tetap terjadi. Miskin tetap miskin, kesulitan memperoleh akses kesehatan tetap terjadi, kerusakan infrastruktur dibidang pendidikan masih mewarnai dunia pendidikan, penggusuran atan nama investasi, korupsi tetap terjadi dan berbagai macam permasalahan publik lainnya. Hal ini pula dijadikan mainan selama masa kampanye, memposisikan publik sebagai objek dalam rutinitasi pemilu.

Oleh sebab itu golput menjadi pilihan politik dewasa ini. Karena publik menantang partai politik untuk membenahi dirinya, partai harusnya membuktikan kepada publik suatu gagasan pro terhadap kehidupan mereka. Yang terjadi hanya hadir ketika kampanye semata. Oposisipun terjadinya hanya ditingkat pusat, di daerah kondisi tersebut tidak ditampilkan. Oleh karenya itu kondisi publik yang disampaikan tersebut tidak lain karena kecewa terhadap partai (politik praktis). Terlebih partai tidak bisa menghadirkan kader yang kompeten untuk mengikuti kontekstasi politik (pemilu). Adapun akan tetap sulit, karena diseleksi oleh ketua partai, dan kader berkompeten dengan sendirinya akan tereliminasi. Akhirnya pemilu hanya alat yang dijalankan oleh para petinggi partai dan para oligarki. Sedangkan publik akan kembali pada posisi semula.

Penulis ialah pegiat di Badan Pekerja Malang Corruption Watch

Let's block ads! (Why?)