KPU Ingatkan Peserta Pemilu Tidak Menjadikan Bencana Sebagai ...

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KPU RI memastikan pelaksanaan kampanye di Provinsi Sulawesi Tengah tetap berjalan.

Gempa dan tsunami di wilayah itu tidak akan mempengaruhi kampanye yang dimulai 23 September 2018-13 April 2019.

Pernyataan itu disampaikan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan.

Baca: Jangan Sembarangan, Ini Tips Mengkorter Blok Silinder

"Tidak mungkin kami hentikan tahapan kegiatan kampanye," kata Wahyu, Selasa (2/10/2018).

Jadwal kampanye sudah diatur di dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2019.

Sehingga, tahapan pemilu mengacu aturan itu tidak dapat diubah.

Meskipun begitu, lembaga penyelenggara pemilu itu, memahami bencana alam di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan sekitarnya.

Baca: Gejala Water Hammer Mengintai Motor Para Korban Tsunami Sulteng

Hanya saja, dia mengimbau peserta pemilu tak menjadikan bencana alam sebagai komoditas politik.

Untuk itu, dia meminta supaya penanganan bencana alam di daerah-daerah tersebut dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan.

Selain itu, kepada peserta pemilu yang ingin memberikan bantuan kemanusiaan ke para korban terdampak bencana alam, supaya tidak menyertakan embel-embel kampanye.

"Bencana alam, mestinya dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan," kata dia.

Baca: Mendekati Siang, Rupiah Melemah ke Posisi Rp 14.998 Per Dolar

Apabila ditemukan bantuan yang disertai embel-embel kampanye, kata Wahyu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bisa menindak sebagai bentuk pelanggaran kampanye.

"Kami mengimbau peserta pemilu tidak menjadikan bencana alam di Sulawesi Tengah, juga di tempat-tempat lain sebagai komoditas politik. Kalau peserta pemilu yang berikan bantuan dimohon tidak gunakan atribut, simbol atau hal-hal lain terkait dalam politik pemilu 2019," tambahnya.

Let's block ads! (Why?)

Baca Lagi Aje http://www.tribunnews.com/nasional/2018/10/02/kpu-ingatkan-peserta-pemilu-tidak-menjadikan-bencana-sebagai-komoditas-politik

Bagikan Berita Ini