Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengakui usulannya agar sistem Pemilu di Indonesia dikembalikan menjadi sistem pemilihan tidak langsung dipengaruhi oleh beberapa pihak, satu di antaranya adalah dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Pria yang sapaan akrabnya Bamsoet itu menjelaskan, usulan itu dia sampaikan pada akhir Februari 2018 lalu setelah melakukan perbincangan dengan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.
“Saya beberapa kali datang ke acara KPK dan mereka menyampaikan keprihatinannya karena Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terus meningkat dan OTT (operasi tangkap tangan) tak bisa dicegah,” katanya di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).
Baca: Mantan Wartawan Hilman Bersaksi di Pengadilan Tpikor Terkait Kasus Setya Novanto
Bamsoet mengatakan, mereka juga mendalami akar persoalan bahwa sebenarnya banyak OTT kepada kepala daerah diakibatkan karena sistem politik pemerintahan langsung yang berbiaya tinggi dan mendorong para calon untuk melakukan kegiatan tidak terpuji.
Bambang juga menjelaskan, Pahala Nainggolan menyebut jika sistem Pemilu dikembalikan ke pemilihan umum tidak langsung maka pengawasan untuk korupsi akan lebih mudah.
“Pasti banyak yang protes karena sistem demokrasi kita akan dianggap mundur. Tapi kita harus kembali ke masyarakat apakah Pemilu langsung sudah memberikan manfaat ke masyarakat atau lebih banyak buruknya," tutur Bamsoet.
“Karena di luar kasus transaksional juga menimbulkan masalah sosial, ada anak dapat uang Rp 200 ribu dari calon satu, bapaknya dapat uang Rp 500 ribu dari calon lainnya, berakhir dengan pertengkaran,” tutur bamsoet.
Bamsoet juga mengkonfirmasi bahwa suara-suara serupa juga disampaikan elemen lainnya sehingga usulan itu tidak hanya berasal dari KPK.
Baca: Macet Berjam-jam di Matraman, Sejumlah Penumpang Transjakarta Kesal dan Pindah ke Ojek Daring
Politisi Golkar itu juga meminta fraksi di DPR RI untuk membahas masalah tersebut untuk menghimpun suara dari masing-masing partai.
“Intinya kita tidak bisa berharap dari seorang yang terpilih karena membeli jabatan dengan uang puluhan miliar untuk bekerja lima tahun ke depan secara maksimal untuk masyarakat. Pemerintah juga menyatakan keprihatinannya karena kepala-kepala daerag itu berada di bawah Kemendagri.”
“Kita kembalikan ke parpol untuk melakukan kajian sesuai suara partai untuk kemudian ambil keputusan di DPR RI,” pungkasnya.
Baca Lagi Aje http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/10/usulkan-pemilu-tidak-langsung-bamsoet-mengaku-hanya-meneruskan-keprihatinan-kpkBagikan Berita Ini
0 Response to "Usulkan Pemilu Tidak Langsung, Bamsoet Mengaku Hanya ..."
Posting Komentar