Blockchain Bisa Dimanfaatkan untuk Pemilu

Jakarta -Blockchain selama ini dikenal sebagai sistem teknologi untuk mencatat data keuangan secara digital dan paling sering diasosiasikan dengan sektor perbankan. Padahal, masih banyak manfaat lain yang dimiliki oleh teknologi ini. Pemanfaatan teknologi blockchain secara luas mampu mengakomodasi berbagai bidang.

Sejatinya, semua industri baik finansial maupun non finansial bisa menggunakan dan mengaplikasikan blockchain untuk merekam semua data dalam sebuah sistem yang aman dan bebas ancaman peretasan.

Ketua sementara Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) Oscar Darmawan mengatakan blockchain merupakan teknologi yang memungkinkan untuk menyimpan data yang sama dalam banyak server sekaligus.

"Hal ini membuat data yang tersimpan sangat akurat dan tidak bisa dimodifikasi. Teknologi blockchain merupakan solusi masa depan, dalam hal pengamanan data," jelasnya.

Kata Oscar, blockchain juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, seperti misalnya pembuatan akte tanah, faktur pajak, surat kelahiran, dan ijazah pendidikan di Indonesia.

"Data ijazah yang menggunakan blockchain tidak akan bisa dipalsukan. Sederhananya, blockchain bisa diterapkan dalam berbagai keperluan, baik swasta maupun pemerintahan. Lewat penerapan blockchain, tidak ada lagi data ganda atau pemalsuan," tambahnya.

Bahkan, kata Oscar, jika pemilu di Indonesia diterapkan dengan menggunakan teknologi blockchain, tidak ada yang namanya multiple voter (pemilih ganda). Hasil pemungutan suara (voting) juga bisa terlihat transparan dan tidak bisa dimodifikasi.

Oscar menegaskan, masa depan pemilu di Indonesia sendiri dapat dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, tanpa khawatir terjadi peretasan, sehingga biaya pemilu yang sedemikian besar bisa ditekan dan lebih efisien.

"Teknologi blockchain bisa diberdayakan sebagai pengaman data pemilu, sehingga hasil perhitungan suara tidak akan bisa dimanipulasi oleh siapa pun," tandasnya.

"Teknologi blockchain dapat memecahkan permasalahan utama terkait privasi, transparansi, dan faktor keamanan pemungutan suara. Blockchain merevolusi sentralisasi server menjadi terdesentralisasi. Data disebar ke seluruh jaringan dalam banyak server dengan sistem yang transparan dan efisien," jelasnya.

Seluruh proses ini, lanjutnya, tercatat atau tereplikasi dalam seluruh jaringan server. Apabila peretas ingin mengubah sebuah data, maka harus mengubah data yang tersebar ke seluruh jaringan server lain dalam waktu yang bersamaan.

"Perubahan data di semua jaringan server tentunya tidak mungkin untuk dilakukan. Setiap data yang ada di multiple server saling terkait satu dengan yang lain secara real time. Setiap server akan saling memeriksa atau melakukan validasi. Sehingga, blockchain akan memastikan semua pencatatan data bersifat transparan, sehingga memastikan kredibilitasnya," tambahnya.

Untuk pemilu 2019 nanti, kata Oscar, pihaknya melihat teknologi blockchain sendiri masih belum dapat digunakan karena sempitnya waktu persiapan untuk penerapan teknologi ini. Namun, dirinya tidak menutup kemungkinan jika teknologi blockchain suatu saat digunakan untuk pemilu di Indonesia.

"Saya kira belum siap, karena waktunya terlalu mepet hanya satu tahun. Bahkan, kita belum menjajaki namanya electronic voting. Kalau langsung melompat ke teknologi blockchain agak terlalu cepat. Ada possibility, namun agak kecil," paparnya.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima alokasi anggaran pelaksanaan Pemilu 2019 sebesar Rp 12,2 triliun sebagai tertuang dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) APBN 2018. Anggaran tersebut digunakan untuk tahapan pemilu 2019 dan anggaran rutin KPU tahun 2018.

Sumber: BeritaSatu.com