JAKARTA - Jelang demokrasi pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo memastikan akan mengintensifkan koordinasi antara DPR RI dengan instasi penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, maupun Kementerian Dalam Negeri dan jajaran Polri.
Politisi Golkar dengan sapaan akrab Bamsoet ini menekankan pentingnya pemetaan potensi konflik dan kerawanan sehingga dapat diantisipasi sejak dini.
"DPR RI ingin pastikan, para penyelenggara Pemilu sudah memahami dan memetakan berbagai potensi konflik maupun kerawanan di berbagai daerah dalam menghadapi Pileg dan Pilpres. Gesekan maupun konflik horizontal bisa jadi tak terhindarkan, karena itu kita harus antisipasi sedini mungkin," kata Bamsoet saat menerima Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Jakarta, Jumat (6/4/2018).
Di samping Pileg dan Pilpres 2019, Bamsoet mengingatkan adanya pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. Ia berharap pesta demokrasi ini tak terusik oleh kegaduhan yang mengganggu stabilitas keamanan.
(Baca juga: Mendagri Bertemu Pimpinan DPR, Bahas Manfaat Pilkada Langsung)
Agar penyelenggaraan pesta demokrasi tidak ternodai dengan kericuhan maupun konflik horizontal, ia menekankan stabilitas sosial politik harus terjaga dengan baik. Karenanya politisi Golkar dengan sapaan akrab Bamsoet ini mengimbau semua pihak tidak menciptakan kegaduhan menjelang Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019.
"Kondusifitas bangsa sangat penting. Jangan sampai pesta demokrasi dinodai oleh kerusuhan dan perpecahan bangsa. Walaupun kondisi penyelenggaraan Pilkada yang telah kita lakukan selama ini membuka celah bagi politik biaya tinggi, korupsi maupun kerusuhan sosial. Ini yang harus kita antisipasi bersama," pesan Bamsoet
Kepada Mendagri, Bamsoet secara pribadi meminta pemerintah mengkaji penyelenggaraan Pilkada langsung yang sudah diterapkan selama ini. Menurutnya, pemerintah harus melihat apakah Pilkada langsing membawa lebih banyak efek manfaat atau justru mudharatnya bagi bangsa.
Terlebih, sambung dia, beban politik dalam penyelenggaraan Pilkada langsung sangat tinggi. Bukan hanya terhadap kandidat yang maju dalam pemilihan, tapi juga terhadap keuangan negara sebagai penyelenggara.
"Kalau memang hasil kajian menyatakan Pilkada langsung lebih banyak membawa mudharat, kita harus terima sebagai sebuah kenyataan. Demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari sistem pemilihan langsung. Pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan di DPRD juga tidak mengurangi nilai kulitas demokrasi. Yang terpenting prosesnya penuh transparansi,” terang Bamsoet.
Namun berbeda dengan Pilkada, Bamsoet berpandangan untuk Pileg dan Pilpres tetap harus dilakukan secara langsung. Ia menilai cukup Pilkada yang proses pemilihannya dikembalikan melalui DPRD.
“Sebenarnya dalam Undang-undang Pilkada tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, mekanisme pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara tidak langsung. Namun, pemerintah yang saat itu dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak setuju, alasannya masyarakat lebih menghendaki pemilihan dilakukan secara langsung,” jelas Bamsoet.
“Akhirnya, Presiden SBY mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengubah mekanisme pemilihan dari tidak langsung menjadi langsung,” imbuh mantan Ketua Komisi III ini.
Pertemuan antara Ketua DPR dan Mendagri turut dihadiri antara lain Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Utut Adianto, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu, Desmon J. Mahesa, serta Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun.
(wal)
Baca Lagi Aje https://news.okezone.com/read/2018/04/06/337/1883328/petakan-keamanan-pilpres-dpr-soroti-koordinasi-penyelenggara-pemiluBagikan Berita Ini
0 Response to "Petakan Keamanan Pilpres, DPR Soroti Koordinasi Penyelenggara ..."
Posting Komentar