Cita Rasa Orde Baru dalam Pemilu - Tempo.co

Hendardi
Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Pemilihan umum tahun ini diwarnai dengan cita rasa Orde Baru. Pertama, ada Tommy Soeharto dan Titiek Soeharto, anak penguasa Orde Baru, Jenderal Soeharto, yang memakai kendaraan politik Partai Berkarya. Kedua, ada eksperimen "dagang politik" yang membesar-besarkan Orde Baru, semacam glorifikasi, untuk mendulang suara.

Soeharto memang penguasa yang ditakuti dan memiliki kekuasaan yang begitu kuat. Namun gelombang unjuk rasa yang menegangkan di Jakarta dan berbagai kota besar menuntutnya mundur pada 1998. Akhirnya, kekuasaan itu punah juga.

Meski sudah lebih dari 20 tahun kekuasaan Soeharto yang besar itu berlalu, kini terkesan bangkit kembali melalui kampanye yang membesar-besarkan namanya. Siapa lagi kalau bukan pimpinan Partai Berkarya yang mencoba mengangkat kebesaran Soeharto sebagai "jualan" kampanye mereka? Glorifikasi ini diikuti pula oleh calon presiden dan calon wakil presiden yang mereka dukung.

Dengan glorifikasi itu, generasi masa kini dan generasi sebelumnya, terutama yang menikmati kemewahan dan kenyamanan di bawah Orde Baru, hendak dipengaruhi. Glorifikasi tersebut di antaranya dengan istilah "penyelamat dan pahlawan bangsa", "swasembada beras", juga julukan "bapak pembangunan" bagi Soeharto.

Masalahnya, mengangkat kebesaran Soeharto memerlukan biaya kampanye yang tidak kecil. Mungkin, bagi keluarga Soeharto, membiayai kampanye bisa dipandang enteng. Sudah banyak sebaran informasi yang diketahui publik mengenai kekayaan keluarganya yang minimal US$ 15 miliar atau sekitar Rp 217 triliun.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Bank Dunia telah mengeluarkan buku panduan Prakarsa Penemuan Kembali Kekayaan yang Dicuri, yang juga mengungkap kekayaan keluarga Soeharto sekitar US$ 15-35 miliar. Bahkan hasil investigasi sebuah media mengungkapkan angka yang fantastis, yaitu berkisar US$ 15-73 miliar (Time, 24 Mei 1999).

Dengan kekayaan yang begitu melimpah, rasanya tak bakal sulit mengangkat kebesaran Soeharto ke panggung politik elektoral. Ini termasuk untuk menenggelamkan status hukumnya sebagai terdakwa korupsi dalam kasus pengumpulan dana lewat yayasan-yayasannya yang tak pernah dicabut oleh pengadilan, meskipun ia sudah wafat pada 27 Januari 2008.

Kepunahan Orde Baru bisa saja dibangkitkan kembali lewat kebesaran Soeharto dengan segala pernak-perniknya. Namun kampanye dan pementasan segala kebesarannya untuk sampai berpengaruh luas kepada generasi masa kini bakal menguras kekayaan keluarganya.

Apakah keluarga Soeharto mau mengeluarkan biaya besar tanpa menghitung risiko gagal? Berapa puluh juta suara yang diperlukan dan berapa triliun rupiah yang harus dikeluarkan untuk menuai pengaruh luas?

Rasanya, mereka tak bakal berani menanggung risiko gagal dengan biaya yang begitu besar. Hal itu sama saja dengan kemungkinan "bunuh diri" atau game over. Apalagi mereka diwajibkan menyampaikan laporan keuangan atas kegiatan kampanye dan sumber dana kampanye tersebut.

Dari pengamatan sepintas, Partai Berkarya tidak kelihatan jorjoran dibangun meskipun lolos sebagai peserta pemilu. Partai ini memang mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo-Sandiaga, tapi elektabilitas pasangan itu belum mengungguli pasangan calon petahana.

Penggenjotan elektabilitas Prabowo-Sandiaga sebenarnya telah diuji coba pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 melalui koalisi Gerindra dan PKS. Mereka memetik kemenangan telak lewat Anies Baswedan di putaran terakhir. Salah satu faktor kuat kemenangan itu adalah politik populis dengan sentimen agama dan ras.

Meskipun uji coba berikutnya dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat pada 27 Juni 2018 gagal, pasangan calon yang diusung koalisi Gerindra dan PKS dapat merebut posisi kedua dengan selisih 4,24 persen dari pemenang Pilkada: Ridwan Kamil. Lagi-lagi sentimen agama yang dinyalakan tetap bisa diandalkan untuk mendulang suara.

Dengan melihat perkembangan elektabilitas dan beberapa uji coba itu, dalam pertarungan elektoral skala besar, akan berisiko jika keluarga Soeharto harus jorjoran membiayai kampanye. Masih banyak daerah yang kurang cocok ketika suatu koalisi partai mengerek sentimen agama yang digabungkan dengan cita rasa Orde Baru.

Kesimpulannya, keluarga Soeharto tidak bakal nekat menguras kekayaannya demi membiayai kampanye. Membentuk Partai Berkarya saja sudah cukup banyak mengeluarkan biaya. Lagi pula, Tommy Soeharto bukanlah calon presiden, sehingga tidak ada jaminan bagi masa depan pemupukan kekayaan keluarganya, siapa pun presidennya kelak.

Let's block ads! (Why?)