Thailand Gelar Pemilu 24 Maret 2019 - Suara Pembaruan

[BANGKOK] Thailand akan menggelar pemilihan umum pada 24 Maret 2019. Ini menjadi pemilu pertama sejak aksi kudeta tahun 2014 untuk menggulingkan pemerintahan sipil dari Yingluck Shinawatra.

Militer sejak saat itu menulis ulang konstitusi, membungkam perbedaan pendapat, dan menunjuk sekutu militer di seluruh birokrasi dalam rangka mencabut klan Shinawatra dari perpolitikan Thailand dan menanamkan pengaruhnya untuk masa depan negara itu.

“Tanggal 24 Maret akan menjadi hari pemilihan,” kata seorang pejabat Komisi Pemilihan yang tidak disebutkan namanya, beberapa jam setelah publikasi dari dekrit yang ditandatangani Raja Maha Vajiralongkorn untuk menyerahkan penetapan tanggal kepada komisi tersebut.

Pemerintah militer telah menunda pemilu beberapa kali karena sejumlah alasan setelah menggulingkan pemerintahan Yingluck pada 2014. Kantor perdana menteri (PM) menyatakan pemilu tidak pantas jika digelar secara tumpang tindih dengan jadwal upacara penobatan raja atau upacara kerajaan tahunan lainnya.

Ditambahkan pula, tanggal baru itu tidak akan terlalu terlambat dan keterlambatan itu tidak berdampak buruk bagi negara dan rakyat Thailand. Di bawah hukum Thailand, Komisi Pemilihan telah mendukung anggota parlemen dalam 60 hari pemungutan suara, dan parlemen harus berkumpul dalam kurun 15 hari dari hasilnya, lalu raja akan membuka parlemen.

Raja Maha Vajiralongkorn (66) telah naik takhta tak lama setelah ayahnya mangkat pada 2016. Tapi, dia belum secara resmi dinobatkan karena panjangnya waktu berkabung.

“Upacara penobatan penting. Semua orang senang melihat acara digelar untuk seluruh rakyat Thailand. Apakah penundaan ini panjang atau pendek tidak menjadi masalah,” kata juru bicara Partai Demokrat, Thana Chirawinit.

Di pihak lain, sejumlah partai mengecam penundaan itu, menyebut militer ingin tetap berkuasa.

“Penundaan tidak berarti hanya soal tanggal, tapi berpengaruh kepada kredibilitas negara dan perekonomian,” kata juru bicara untuk Partai Maju Masa Depan, Pannika Wanich.

“Sekarang kita sudah punya tanggal baru, kami berharap junta (militer) tidak menggunakan kekuatan istimewanya untuk menciptakan situasi yang bisa menyebabkan penundaan (pemilu) lebih lanjut,” katanya. [CNA/C-5]

Let's block ads! (Why?)