Merasa Orang Bermasalah, Banyak Warga Binaan Enggan Berpastisipasi di Pemilu | merdeka.com - merdeka.com

Merdeka.com - Angka partisipasi warga binaan di rumah tahanan (Rutan) maupun lembaga pemasyarakatan (Lapas) dinilai masih rendah. Pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) mengaku akan memperbaiki catatan minor tersebut di penyelenggaraan pesta demokrasi tahun ini.

BERITA TERKAIT

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkum HAM Jabar, Abdul Aris menyatakan bahwa dari sekitar 24 ribu narapidana yang memiliki hak politik, hanya setengahnya yang menyalurkan suara. Untuk napi yang divonis tak memiliki hak politik jumlahnya sekitar 20 orang.

Meski urusan memilih adalah urusan pribadi, namun Kemenkum HAM dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap akan menyosialisasikan pentingnya berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

"Mereka (para napi) banyak yang tahu kok (tentang Pilpres dan Pileg). Ada televisi juga. Intinya kita akan terus sosialisasi lah," kata Abdul saat dihubungi, Jumat (18/1/2019).

"Kenapa banyak yang ga milih? mungkin mereka menganggapnya kalau mereka ini orang bermasalah. Tapi tetap, intinya mereka warga Indonesia yang punya hak politik juga," lanjutnya.

Di samping sosialisasi, proses perekaman e-KTP saat ini tengah berjalan untuk para napi yang belum memilikinya. Proses itu sudah dilakukan sejak dua hari lalu di seluruh Lapas dan Rutan di Jabar. Ia optimis semua bisa selesai dalam waktu yang tidak lama.

"Belum selesai. Tapi bisa cepat lah. Bahkan yang belum punya KTP, di dalam bisa langsung dapat," pungkasnya. [ded]

Let's block ads! (Why?)