Kampanye Sehat vs Kampanye Hitam - Serambi Indonesia

Oleh Putri Marzaniar

PEMILIHAN Umum (Pemilu) merupakan cerminan dari bentuk penyelenggaraan negara yang demokratis. Melalui pemilu, rakyat dapat menyalurkan hak suara yang dimiliki untuk memilih para wakilnya di lembaga legislatif dan pemimpinnya di lembaga eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Suara rakyat sangat menentukan kondisi Indonesia untuk lima tahun ke depan. Pemilih yang cerdas akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tujuan membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Sedangkan hasil pemilu akan menjadi tolak ukur utama dalam merefleksikan suasana keterbukaan sebagai nilai dasar dari demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa pemilu adalah simbol dari kedaulatan rakyat dan partisipasi publik secara luas.

Pemilu pertama kali diselenggarakan di Republik Indonesia pada 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemilu pertama secara demokratis itu diikuti oleh 118 peserta yang terdiri dari 36 parpol, 34 ormas, dan 48 orang. Kemajuan prinsip demokratisasi dalam pemilu mulai diterapkan pada 2004, di mana masyarakat diberikan kesempatan langsung untuk memilih, DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presidennya.

Pemilu dengan sistem pemilihan langsung itu juga berlanjut pada 2009, 2014, dan 2019 yang tahapannya kini sedang berlangsung. Bahkan Pemilu 2019 dilaksanakan serentak antara pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden/wakil presiden (Pilpres). Keran itulah menjelang Pilpres 2019 adanya nuansa pencitraan yang luar biasa mendominasi kampanye parpol dalam mengusung kandidatnya di Aceh. Berbagai cara digunakan untuk menarik simpati masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media massa.

Citra yang baik dianggap mampu mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya dan juga menjadi edukasi politik bagi generasi penerus ke depan. Citra yang baik ini akan menjadi standar bagi publik dalam menentukan pilihannya. Citra diri yang hakiki lebih disanjung oleh masyarakat luas daripada citra yang didasarkan pada kebohongan dan kepalsuan.

Dalam mempengaruhi pemilih, selayaknya para pasangan calon menggunakan cara yang lebih beretika dengan mengampanyekan hasil kerja nyata yang pernah dilakukan dengan rentetan data. Bukan dengan menebar sensasi di media sosial sebagai bukti kepedulian terhadap masyarakat. Kampanye yang dilakukan oleh para kandidat saat ini tampak masih sebatas ajang menaikkan pamor lewat pencitraan di media massa.

Kampanye elegan
Kampanye sehat adalah kampanye yang dilakukan dengan mengajukan program-program prioritas untuk membangun bangsa ke depan, bukan sibuk mencari kesalahan lawan. Menjual keberhasilan kepada publik dengan menampilkan data-data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan kampanye paling elegan, karena dibuktikan secara profesional dan tidak berdasarkan kebohongan. Selain dengan melihat data-data keberhasilan, masyarakat juga dapat fakta-fakta dan pengakuan yang sudah tercatat jauh sebelum kampanye, bukan pengakuan yang sengaja dibentuk pada saat kampanye berlangsung.

Di era modern saat ini, kampanye hitam (black campaign) dengan memanfaatkan ulama dan para tokoh agama sebagai testimoni tokoh dalam berkampanye sangatlah kurang etis. Mengusulkan program-program yang mendorong peran generasi muda dalam berkampanye lebih dituntut saat ini. Cara kampanye seperti ini jauh lebih baik daripada sibuk menebar pencitraan.

Kampanye yang masih mengandalkan politik pencitraan berbentuk pemberian bantuan tunai secara langsung, menyebarkan alat peraga kampanye (AKP) di berbagai sudut jalan secara berlebihan, berorasi dengan sifat menyudutkan atau melecehkan pihak lawan dan pendukungnya untuk mempengaruhi pemilih sangatlah kuno. Inilah metode purba yang pada Pemilu 2019 ini terlihat masih saja dipraktikkan oleh para kontestan.

Let's block ads! (Why?)