Polri: Papua Jadi Daerah Rawan Konflik Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Dedi Prasetyo menyebut, ada sejumlah daerah di Indonesia yang dinilai rawan dalam hal pelaksanaan Pemilu.

Daerah-daerah tersebut nantinya akan menjadi fokus kepolisian untuk melakukan pengamanan selama tahapan Pemilu, dimulai dari kampanye, hingga pemungutan suara.

"Akan ada perhatian khusus, baik kesiapan personel (kepolisian), kesiapan sarana prasarana, kita siapkan untuk pengamanan," kata Dedi usai FGD Pileg dan Pilpres 2019 di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2018).

Namun demikian, Dedi mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan analisis mengenai daerah-daerah rawan pemilu itu.

Polri bekerjasama dengan TNI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bersama-sama melakukan pengkajian secara komprehensif.

"Nanti provinsi yang cukup rawan akan kita padukan juga dengan indeks kerawanan yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Bahwa nanti kita akan melaunching untuk indeks (kerawanan) itu," ujar dia.

Sejauh ini, kata Dedi, pihaknya menemukan Papua sebagai salah satu daerah di Indonesia yang rawan konflik pemilu.

Hal itu disebabkan karena letak geografis Papua yang sangat luas, serta masih didapati kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang mengganggu keamanan masyarakat.

Nantinya, setelah dilakukan pengkajian mengenai daerah rawan konflik pemilu, aparat kepolisian akan merilis temuannya.

"Sementara ini yang kita cukup anggap rawan Papua. Nanti ada daerah yang kita kaji dan anggap rawan dalam kajian yang lebih komprehensif lagi, nanti ada beberapa daerah akan kita publish," tutur Dedi.

Tahapan Pemilu 2019 masih berjalan hingga saat ini. Dalam waktu dekat, KPU akan menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) bersamaan dengan calon legislatif (caleg), 20 September 2018 mendatang.

Selanjutnya, kampanye akan dimulai pada 23 September 2018 dan berakhir 13 April 2019.

Pemungutan suara dilaksanakan pada 17 April 2019, dilanjutkan dengan penghitungan suara pada hari yang sama.

Kompas TV Bagi Hanafi tak seharusnya para kepala daerah terlibat dalam urusan dukung-mendukung calon presiden.

Let's block ads! (Why?)