Pemilu, Media Tak Boleh Dimanfaatkan Pemilik untuk Berpolitik

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Jurnalis Independen ( AJI) menilai, menjelang penyelenggaraan sejumlah pemilihan umum (Pemilu), independensi jurnalis dan media diuji.

Selain Pilkada serentak pada Juni 2018, ada pula pemilihan presiden pada 2019 mendatang.

"Belajar dari tahun politik sebelumnya, yakni 2014, kondisi media tak lagi lurus menjalankan fungsi dan perannya, kental aroma partisan, memberi dampak yang luar biasa pada masyarakat," ujar Ketua Umum AJI Abdul Manan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Berkaca dari tahun politik 2014, imbuh Abdul, informasi politik yang disajikan bias dengan kepentingan partisan pemilik media.

Ia menyebutkan, informasi yang disajikan sudah dibingkai untuk kepentingan politik elite media, pun membentuk citra positif salah satu kandidat dan menyerang kandidat lain.

Di sisi lain, sebagian pemilik korporasi media saat ini juga merupakan tokoh politik, atau mempunyai kedekatan dengan partai politik tertentu.

Menurut Abdul, hak politik tidak boleh mencemari ruang redaksi.

"Pemilik dan awak media tidak boleh menggunakan media untuk kepentingan politik praktis," sebut Abdul.

Ia menyatakan, AJI mendesak para pemilik media tidak memanfaatkan medianya untuk kepentingan politik.

Sebab, ini praktis menodai citra media itu sendiri, bahkan industri media secara keseluruhan.

Abdul memberi contoh, semisal hanya 1 atau 2 stasiun televisi yang melakukan praktik politik. Namun, ini akan melukai citra semua stasiun televisi.

"Kami ingatkan pemilik media untuk hindari seperti itu. Akan berdampak ke semua komunitas media atau pers," tutur Abdul.

Menurut dia, menggunakan media untuk berpolitik bukan praktik yang baik. Praktik yang buruk dalam jurnalistik, sebut Abdul, akan berpengaruh ke bisnis media tersebut di masa depan.

"Jurnalisme yang baik akan membuat bisnis baik, karena dasarnya trust (kepercayaan)," terang Abdul.

Let's block ads! (Why?)