Politikus Pro-Demokrasi dan Pemimpin Oposisi Umumkan ...

Liputan6.com, Phnom Penh - Pemimpin oposisi sekaligus politikus pro-demokrasi Kamboja, Sam Rainsy, secara formal mengumumkan pemboikotan penyelenggaraan pemilihan umum di negaranya -- yang akan dilaksanakan pada 29 Juli 2018. Pengumuman pemboikotan itu diutarakan pada Minggu, 29 April 2018.

Rainsy mengumumkan pemboikotan itu dengan mengatasnamakan dirinya sebagai anggota Cambodia National Rescue Party (CNRP), partai oposisi yang pada November 2017 dibubarkan oleh Mahkamah Agung Kamboja atas prakarsa Perdana Menteri Hun Sen.

"Keputusan kami untuk tidak memilih ... merupakan bentuk perlawanan pasif kami. Keputusan kami untuk memboikot pemilu merupakan salah satu cara damai untuk menghentikan kediktatoran (pemerintahan PM Hun Sen)," kata Rainsy dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari The Phnom Penh Post, Selasa (1/5/2018).

Kendati demikian, sejumlah anggota senior kelompok oposisi mendiskreditkan langkah Rainsy dan mempertanyakan kewenangan pria yang saat ini tengah mengucilkan diri (self-exiled) dari Kamboja atas alasan untuk menyelamatkan diri dari upaya persekusi di dalam negeri.

Petinggi CNRP mengatakan bahwa pengumuman pemboikotan pemilu Kamboja belum secara resmi dilakukan. Namun, langkah itu akan diambil dalam waktu dekat, kata pihak partai.

Rainsy sendiri saat ini sedang tak memegang jabatan strategis di CNRP, tetapi masih dipandang sebagai salah satu figur penting oleh para politikus Kamboja -- mengingat statusnya sebagai co-founder partai itu yang berdiri dari hasil peleburan Sam Rainsy Party dan Human Rights Party pada 2012.

Sejak 2017, Rainsy telah mangkat dari kursi kepemimpinan CNRP, menyusul langkah pemerintah Kamboja memberlakuan undang-undang yang melarang figur pemilik rekam jejak pidana menampuk jabatan strategis di partai politik. Menurut laporan, undang-undang itu sengaja dibuat untuk merontokkan pengaruh Sam Rainsy sebagai pemimpin oposisi.

Saat masih berada di Kamboja, Rainsy juga dijerat sejumlah kasus pidana yang diwarnai unsur politis (criminal defamation). Peradilan Kamboja, oleh prakarsa rezim yang berkuasa, pernah mendakwa dan memvonis Rainsy atas berbagai tuduhan bernuansa politis. Namun, politisi pro-demokrasi itu menghindari jerat hukum dengan mengucilkan diri ke luar negeri.

Salah satu contoh adalah pada tahun 2016, ketika Hun Sen mendakwa Rainsy atas tuduhan pencemaran nama baik. Sebelumnya, eks-pemimpin CNRP itu menuding bahwa sang PM terlibat dalam pembunuhan aktivis politik Kem Ley pada April 2016.

Bak riak, gejolak itu memaksa Rainsy mundur dari CNRP pada Februari 2017. Kemudian, diikuti langkah rezim PM Hun Sen yang melarang Rainsy untuk terlibat dalam aktivitas politik di Kamboja.

Kem Sokha kemudian menggantikan Rainsy sebagai pemimpin CNRP. Namun, Sokha ditangkap oleh rezim Hun Sen atas tuduhan 'pengkhianatan terhadap negara' -- sebuah langkah yang semakin membuktikan upaya sang PM Kamboja untuk memberangus lawan politknya, menurut komunitas internasional.

Saksikan juga video pilihan berikut ini:

Dua pimpinan Khmer Merah, Khieu Samphan dan Nuon Chea terbukti bersalah telah lakukan kejahatan kemanusiaan dan dihukum penjara seumur hidup

Let's block ads! (Why?)

Baca Lagi Aje https://www.liputan6.com/global/read/3495898/politikus-pro-demokrasi-dan-pemimpin-oposisi-umumkan-pemboikotan-pemilu-kamboja-2018

Bagikan Berita Ini