Tidak ada keraguan mengenai hasil pemilu Malaysia yang ke-14 , di mana sebagian besar analis setuju bahwa pemerintahan koalisi Barisan Nasional (BN) yang dipimpin oleh Partai Nasional Malaysia (UMNO) pimpinan Perdana Menteri Najib Razak, kemungkinan akan terpilih kembali pada tanggal 9 Mei mendatang. Menang atau kalah pada minggu depan, dalam tekadnya untuk tetap berkuasa atas kerugian apa pun bagi lembaga-lembaga politik Malaysia, ikatan sosialnya, dan reputasi internasionalnya, Najib telah memastikan bahwa sejarah tidak akan mengingatnya dengan penuh harapan.
Baca Juga : Jelang Pemilu Malaysia yang Meresahkan, Para Pemilih Semakin Bingung dan Putus Asa
Oleh: Dewan Editorial East Asia Forum
Tidak ada keraguan mengenai hasil pemilu Malaysia yang ke-14 (dikenal sebagai GE14 di Malaysia). Sebagian besar analis setuju bahwa pemerintahan koalisi Barisan Nasional (BN) yang dipimpin oleh Partai Nasional Malaysia (UMNO) pimpinan Perdana Menteri Najib Razak, kemungkinan akan terpilih kembali pada tanggal 9 Mei mendatang, melanjutkan operasinya sebagai pemerintah terpilih terlama di dunia.
Sebagian besar keberhasilan pemilu Malaysia selama 61 tahun terakhir telah mencapai rekor pembangunan ekonomi yang kuat, dikombinasikan—jika sinis—dengan penguasaan politik etnis dan agama yang terampil. Namun, seiring berlalunya waktu, kemenangan BN yang berturut-turut semakin bergantung pada kecurangan pemerintah dalam pertarungan elektoral yang menguntungkannya.
Pemerintahan BN berturut-turut telah mengambil keuntungan dari Komisi Pemilu Malaysia yang dipolitisasi, untuk menyusun distrik pemilu yang tidak seimbang dan kacau di Gedung Parlemen Malaysia yang memiliki 222 kursi. Terima kasih kepada Komisi Pemilu Malaysia dan sistem pemilu Malaysia yang pertama, secara teoritis mungkin untuk memenangkan mayoritas parlemen di Malaysia dengan hanya seperlima atau lebih dari suara rakyat. Memang, dalam pemilu pertama Najib untuk menjadi perdana menteri pada tahun 2013, BN kehilangan sebagian besar suara tetapi terpilih kembali dengan mayoritas parlemen yang besar.
Malaysia bukan satu-satunya negara di mana pemilu memberikan hasil yang tidak adil. Tidak terwakilinya sistem pemilu di Inggris dan Kanada sampai baru-baru ini (dan di Jepang sampai saat ini) sudah diketahui. Pada tahun 2016, Electoral College Amerika Serikat menyerahkan jabatan presiden kepada kandidat yang kalah dalam pemungutan suara dengan jutaan suara.
Tetapi kekurangan sistem Malaysia sepenuhnya merupakan skala lain. Kekurangan-kekurangan itu mencerminkan upaya yang berkelanjutan dan sengaja untuk mencurangi pemilu agar menguntungkan BN, menurut tulisan Clive Kessler dalam artikel utama minggu ini. Itu sebabnya kemenangan BN pada tanggal 9 Mei tidak selalu mencerminkan mosi percaya dalam kepemimpinan Najib atau dalam kompetensi pemerintahannya.
Seperti yang ditulis oleh Kessler, ketidakadilan memiliki efek yang jauh melampaui hal-hal sederhana dari perhitungan parlementer. Hal ini sangat membentuk karakter wacana politik dan persaingan ideologis. Malaysia adalah negara yang terkenal multietnik, multireligius, namun ‘kecerdikan penggambaran pemilih Komisi Pemilu membangun sebuah “bangsa pemilih” yang, melalui beban yang sangat tidak setara yang diberikan kepada pemilih perkotaan di pedesaan, jauh pro-Melayu dan pro-UMNO daripada negara itu secara keseluruhan dan warganya.’
Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. (Foto: Getty Images)
Hal ini tidak diragukan lagi adalah logika di balik koalisi oposisi Pakatan Harapan yang mengajukan mantan perdana menteri UMNO Mahathir Mohamad sebagai calon perdana menteri. Pemilihan seorang mantan pemimpin otoriter yang berusia 93 tahun sebagai simbol pembaruan politik tampak aneh; memang, aturan 22-tahun Mahathir menjadi saksi degenerasi lembaga-lembaga publik Malaysia dan berkembangnya kapitalisme kroni.
Tetapi dalam konteks distorsi elektoral yang Kessler uraikan, menjadikan Mahathir memimpin dari Najib agak masuk akal. Pihak oposisi sedang memikirkan nostalgia era Mahathir untuk membuatnya kompetitif di jantung Malaysia, di mana para pemilih semakin tidak sabar dengan korupsi pemerintah dan kebijakan yang salah langkah.
Dalam analisis pra-pemilunya, bagaimanapun, Bridget Welsh menyoroti bahwa di tempat lain penjelasannya lebih rumit. “Oposisi,” tulisnya, “sedang berjuang dengan cara menjauhkan diri dari warisan politik Mahathir yang memecah belah, terutama di Malaysia Timur di mana ia tetap tidak populer.” Ketika kursinya jatuh di negara bagian Kalimantan Sabah dan Sarawak—di mana keinginan untuk otonomi membuat para pemilih berpaling dari partai afiliasi BN lokal—adalah salah satu ‘wild card’ di GE14 yang para pengamat sedang amati dengan saksama.
Bagi Najib ada banyak yang dipertaruhkan secara pribadi. Kepemimpinan UMNO-nya akan terancam jika ia tidak memberikan hasil yang meyakinkan, dan karenanya, ‘pemilihan dianggap begitu pribadi sehingga dia tidak bisa kalah’, tulis Welsh. Di latar belakang, terdapat skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang sedang berlangsung. Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) telah menyatakan bahwa ‘pejabat senior pemerintah Malaysia’—yang kemudian diidentifikasi sebagai Najib—menerima dana sebesar US$681 juta yang disalahgunakan dari 1MDB ke rekening bank pribadinya. Investigasi kriminal Biro Investigasi Federal (FBI) AS dalam penanganan dana 1MDB terus berlanjut. Tidak mengherankan, kemudian, bahwa pemerintah Najib telah menggunakan trik-trik kecil untuk mengayunkan jalannya pemilu, seperti penjadwalan pemilu pada hari Rabu, serta gerakan yang lebih menyeramkan seperti meloloskan undang-undang anti-‘berita palsu’ yang pemilihan kata-katanya tidak mendetail dan memperluas kekuatan darurat mereka.
Seperti yang diperkirakan Kessler, ‘pemilu akan menghasilkan hasil yang mereka perlukan: kemenangan koalisi UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi ini akan memberikan sedikit legitimasi atau otoritas politik kepada Perdana Menteri Najib dan partainya’. Ini seharusnya memberi rakyat Malaysia, dan mitra internasional Malaysia, beberapa jeda. Pertimbangan skenario terburuknya: apakah kemenangan BN meskipun kehilangan suara populer, menjadi pemicu siklus protes publik dan tindakan keras pemerintah? Dalam kasus kemenangan oposisi (yang mustahil, tetapi bukan tidak mungkin), apakah Najib siap menyerahkan kekuasaan dengan tertib?
Baca Juga : Pertanyaannya: Kapan Pemilu Malaysia Dilangsungkan?
Menang atau kalah pada minggu depan, dalam tekadnya untuk tetap berkuasa atas kerugian apa pun bagi lembaga-lembaga politik Malaysia, ikatan sosialnya, dan reputasi internasionalnya, Najib telah memastikan bahwa sejarah tidak akan mengingatnya dengan penuh harapan.
Dewan Editorial EAF terletak di Sekolah Kebijakan Publik Crawford, Sekolah Tinggi Asia dan Pasifik, Universitas Nasional Australia.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.
Keterangan foto utama: Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyampaikan pidato pada tanggal 15 Maret 2018. (Foto: Shutterstock/Hafizie Shabudin)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Siapakah yang Akan Menang dalam Pemilu Malaysia?"
Posting Komentar