Polda NTB Siap Pidanakan Peserta Pemilu - Kabar Sumbawa

Mataram – Satu langkah progresif penanganan Covid-19 tercipta di Lapangan Tenis Mapolda NTB Kamis (19/7). Di tempat itu, terjadi penandatanganan deklarasi yang menyatakan bahwa semua bapaslon yang akan maju di pemilukada harus bertanggung jawab terhadap masa pendukungnya. Sanksi administratif dan pidana menanti jika melanggar protokol kesehatan.

Acara deklarasi dan komitmen bapaslon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota untuk siap melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 pada semua tahapan pilkada serentak tahun 2020 di NTB, ini dihadiri oleh 23 pasangan calon yang akan berlaga di tujuh pemilukada kota/kabupaten. Juga Ketua KPU dan Bawaslu NTB, Wagub NTB, serta Danrem 162 Wira Bhakti Brigjen TNI Ahmad Riza Ramdhani.

Kapolda NTB Irjen Pol M. Iqbal, dalam pres release yang diterima media ini mengatakan, sejauh ini NTB menjadi salah satu provinsi yang paling progresif mitigasi Pandemi Covid-19. Selain membuat sinergitas antara semua pihak dalam lomba Kampung Sehat, yang paling anyar adalah adanya Perda No. 7/2020 tentang pengendalian penyakit menular. Pihaknya tidak ingin ada ledakan baru klaster pemilukada di daerahnya.

“Semua kawasan di Indonesia menghadapi problem yang sama. Karena, jadwal pemilukada tetap dihelat pada 9 Desember mendatang. Namun, semuanya bisa diantisipasi jika semua pihak yang terkait mematuhi protokol keamanan dengan ketat,’’ tambahnya,

Iqbal juga menginatkan semua pihak untuk tak menepuk dada terlebih dulu dengan makin landainya kurva Covid-19 di NTB. ’’Perjalanan masih panjang. Ancaman Covid-19 masih di depan mata. Untuk itu, penerapan protokol kesehatan masih menjadi sangat penting,’’ tutur jenderal polisi dengan dua bintang di pundak tersebut.

Mantan Kapolrestabes Surabaya itu juga menyitir prinsip hukum paling dasar, yakni Solus Populi Suprema lex Esto –Keselamatan Rakyat merupakan hukum tertinggi. ’’Silakan berkompetisi, silakan berkampanye, tapi jangan lupa protokol. Karena yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat,’’ tutur mantan Kadiv Humas Mabes Polri tersebut.

Selain itu, Iqbal juga mengatakan bahwa sudah empat bulan terakhir semua pihak sudah bekerja keras untuk menekan kurva Covid-19. Kerja keras itu jangan kemudian sia-sia karena euphoria politik yang berlebihan. ’’Saya berharap, semua pihak mengingat ini semua. Kami siap memproses tiap pelanggaran yang ada secara pidana,’’ tegasnya.

Selanjutnya, Direskrimum Polda NTB Kombespol Hari Brata memaparkan mengenai aturan-aturan hukum yang bisa digunakan kepada setiap potensi pelanggaran protokol dalam tahapan pemilu. ’’Saya nyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari jerat pidana. Oleh karena itu, mari kita semua bersama menjaga protokol ini dengan ketat, dan bisa menjalani pemilukada dengan semua tetap sehat,’’ terang perwira menengah dengan tiga melati di pundak tersebut.Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Danrem 162 WB, Wagub NTB, dan tokoh adat serta pemuka agama yang ada.

Deklarasi ini mendapatkan apersiasi dari semua Bapaslon yang hadir. Salah satunya, Makmur Said Bakal Calon Waki Kota Mataram.

“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung deklarasi yang dicanangkan pak Kapolda NTB,’’ katanya.

Diakui Makmur, bahwa deklarasi ini memang bakal merepotkan semua bapaslon. ’’Tapi, situasinya memang luar biasa. Dan saya bisa sangat memahami deklarasi ini,’’ kata calon yang diusung dari Partai Gerindra, PKB, PKPI, dan Berkarya.
’’Saya sangat mendukungnya. Dan saya kira semua bapaslon lain juga setuju,’’ tambahnya.

Menurutnya, poin-poin yang ada dalam deklarasi memang cukup memberatkan bagi pasangan calon. Pada intinya, deklarasi ini membuat pasangan calon tak boleh lepas tangan terhadap aksi kampanye dan aksi sosialisasi lainnya yang digelar oleh pendukungnya. Seperti klub sepak bola yang harus ikut bertanggung jawab jika terjadi aksi anarkistis oleh suporternya. Hanya, dalam pemilukada kali ini, konteks yang menjadi objek adalah protokol kesehatan yang rentan dilanggar dalam kampanye mendatang.

Jika tidak ada deklarasi ini, akan banyak terjadi aksi liar yang tidak ada penanggungjawabnya, dan berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Inilah yang membedakan deklarasi ini dengan deklarasi pemilukada yang hanya berkutat pada damai serta siap kalah-siap menang itu.

“Kami akan bicara dengan pendukung, dan kami akan memberikan pemahaman bahwa antusiasme yang berlebihan bisa merugikan kita semua,” tandasnya.(KS)