SOREANG, AYOBANDUNG.COM -- Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat mengajak masyarakat mewaspadai potensi politik uang dan pengerahan aparat sipil negara (ASN). Potensi pelanggaran penyelenggaraan pemilu di masa pandemi di beberapa daerah di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bandung, diyakini lebih tinggi dibandingkan pemilu di masa normal.
"Kami mengidentifikasi, kesulitan ekonomi masyarakat saat ini berpotensi besar dimanfaatkan oleh kandidat untuk melakukan politik transaksional. Beragam bentuknya, mulai dari politik uang sampai pengerahan bantuan sosial untuk kepentingan elektoral kandidat," tutur Yusuf di Soreang, Minggu (6/9/2020).
Selain itu, pengerahan ASN dan kepala desa untuk menjadi mesin elektoral kandidat juga menjadi kerawanan dalam pilkada serentak di Jawa Barat. Di daerah dengan kandidat inkumben, keluarga inkumben, atau birokrat, potensi pelanggaran bertambah dengan pengerahan dana bantuan sosial.
Di Jawa Barat teradapat beberapa daerah yang diwaspadai rawan terhadap politik transaksional serta distribusi bansos yang ditunggangi kepentingan elektoral kandidat. Salah satunya adalah Kabupaten Bandung.
"Intinya, di daerah dengan ada akses ke birokrasi, berpotensi besar terjadi pengerahan bansos, ASN, maupun kepala desa untuk kepentingan elektoral kandidat," kata Yusuf.
Secara khusus, Yusuf menyoroti pemilu di Kota Depok dan Kabupaten Pangandaran. Di kedua daerah tersebut, kandidat inkumben bertarung berhadap-hadapan (head to head).
Baca Lagi Aje https://ayobandung.com/read/2020/09/06/126358/pemilu-di-jawa-barat-rawan-politik-uang-dan-pengerahan-asnBagikan Berita Ini
0 Response to "Pemilu di Jawa Barat Rawan Politik Uang dan Pengerahan ASN - ayobandung.com"
Posting Komentar