Pemerhati Pemilu Kritik Keras Bacalon Pilkada yang Malah Arak-arakan - detikNews

Jakarta -

Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat menyoroti banyaknya pelanggaran protokol COVID-19 yang dilakukan bakal pasangan calon (bapaslon) Pilkada dengan membawa arak-arakan massa pendukung. Koalisi Masyarakat Sipil meminta agar bakal calon kepala daerah itu tidak dipilih.

"Saya kira ini kegagalan yang sejak awal pada para calon pemimpin kepala daerah, dan untuk itu saya kira penting untuk menyerukan kepada publik agar jangan memilih pemimpin yang sejak awal sudah tidak peduli dengan rakyatnya sendiri. Jadi bagaimana kemudian mereka akan memimpin jika rakyat hanya dijadikan komoditas politik saja," kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus, dalam diskusi virtual yang diselenggarakan di YouTube Para Syindicate, Selasa (8/9/2020).

Lucius menilai para bakal calon kepala daerah itu kurang peduli terhadap kesehatan para pemilihnya. Ia menilai para pelanggar protokol kesehatan COVID-19 itu hanya menjadikan massa pendukungnya sebagai komoditas politik.

"Dia tidak peduli dengan keselamatan warganya, jadi bagaimana lima tahun mendatang mau memimpin daerahnya jika warganya saja dia jadikan objek. Dan yang jadi penting untuk dia adalah kekuasaan itu sendiri," ujarnya.

Tak hanya itu, ia menilai penyelenggara Pilkada juga patut disalahkan karena adanya pihak yang melanggar protokol COVID-19. Ia menilai sejak awal Pilkada sudah dijanjikan akan sesuai protokol COVID-19 tetapi pada implementasinya tidak sesuai yang diharapkan.

"Jadi saya kira penyelenggara harus disalahkan pada tempat yang pertama untuk apa yang terjadi pada hari pertama. Mereka gagal kemudian menjebatani apa yang sejak awal menjadi misi pelaksanaan Pilkada di tahun 2020," ujarnya.

Senada dengan Lucius, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jerry Sumampouw juga menyoroti bakal pasangan calon kepala daerah Pilkada yang membawa massa pada saat pendaftaran. Ia menilai para bapaslon tersebut tidak peduli dengan keselamatan pendukungnya tanpa mengindahkan protokol COVID-19.

"Ini suatu tanda yang sebgian besar Paslon yang berlaga di sini tidak peduli dengan keselamatan pendukungnya dengan kesehatan pendukungnya karena itu mmbiarkan dan melonggarkan pendukungnya datang, arak-arakan, tanpa jaga jarak, tanpa menggunakan protokol COVID-19," ujarnya.

"Jadi ini harus kita tegaskan dan tentu pemimpin model begini semestinya kita evaluasi kembali untuk jadi pemimpin daerah," imbuh Jerry.

Jerry mengaku khawatir jika tanpa adanya aturan tegas akan timbul klaster COVID-19 pada saat pelaksanaan Pilkada. Terutama pada saat masa kampanye yang biasanya banyak kerumunan massa.

"Ada kesan kuat yang muncul wacana yang tercipta bahwa protokol COVID-19 ini bukan urusan penyelenggara pemilu, protokol COVID-19 ini hanya tempelan dari proses-proses Pilkada yang berlangsung saat ini. Nah kalau perspektif ini diteruskan ini berbahaya karena masih ada tahapan selanjutnya. Misalnya yang akan berlangsung di depan ini adalah tahapan kampanye," paparnya.

(yld/imk)

Let's block ads! (Why?)