Isu Gangguan Keamanan Akan Warnai Keriuhan Pemilu 2019

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, menilai isu penanggulangan aksi terorisme dan keamanan negara akan mempengaruhi Pemilu 2019.

Hal ini, karena Indonesia baru saja mengalami gangguan aksi terorisme, seperti peledakan di tiga gereja di Surabaya dan penyerangan kantor instansi Polri yang salah satunya terjadi di Mako Brimob.

"Isu terorisme tidak bisa dipisahkan dari keriuhan menjelang Pilkada, Pemilu, dan lain-lain," tutur Neta, dalam acara diskusi publik Center For Indonesian Election Tarik Ulur Kekuatan Capres Cawapres 2019 Siapa Berpeluang? di Jakarta Pusat, Rabu (6/6/2018).

Untuk itu, dia menilai, sosok yang akan maju memimpin Negara Indonesia ke depan harus mampu menyelesaikan permasalahan ganguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Di posisi calon presiden kemungkinan besar akan bersaing Joko Widodo menghadapi Prabowo Subianto. Sedangkan untuk calon wakil presiden terdapat banyak nama yang bersaing.

Menghadapi situasi gangguan kamtibmas, kata dia, diperlukan calon wakil presiden berlatar belakang aparat keamanan. Dari instansi Polri terdapat nama Jenderal Tito Karnavian, Jenderal (Purn) Budi Gunawan. Selain itu, ada nama Wakil Ketua Badan Intelijen Negara (BIN), Asad Said Ali.

"Munculnya nama dari kepolisian. Pertama, Budi Gunawan, Tito Karnavian, Asad Said Ali, di mana wakil Ketua Badan Intelijen Negara. Ini satu fenomena menarik dua nama intelijen masuk dalam bursa cawapres," kata dia.

Dia mengibaratkan, penanganan gangguan kamtibmas sebagai pisau bermata dua bagi calon wakil presiden berlatar belakang aparat keamanan.

"Bisa dianggap akan menjatuhkan citra polisi yang masuk dalam bursa. Bahwa, kelompok radikal dan kelompok tertentu tidak suka dengan polisi sehingga menjatuhkan. Tetapi, satu lain ini bisa menaikkan elektabilitas dari polisi apalagi mereka dalam waktu cepat menangani kantong-kantong terorisme," tambahnya.

Let's block ads! (Why?)