Pilkada Papua Diprediksi Lebih Rawan Dibandingkan Saat Pemilu, Sinergi Pengamanan Diperkuat - kompas.id

KOMPAS/NASRUN KATINGKA

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto (kemeja putih) serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kemeja batik) hadir dalam rapat koordinasi Pilkada 2024 se-Tanah Papua di Jayapura, Papua, Rabu (29/5/2024).

JAYAPURA, KOMPAS — Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Papua diprediksi bakal lebih rawan dibandingkan saat Pemilihan Umum 2024. Sinergi antara penyelenggara dan pihak keamanan diharapkan semakin dikuatkan untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan yang akan muncul.

Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Papua banyak menuai sorotan. Saat hari pencoblosan, 1.297 tempat pemungutan suara di wilayah Papua batal melaksanakan pencoblosan. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari konflik horizontal, faktor keamanan karena serangan separatis, hingga pengaruh cuaca.

”Masih terdapat aksi oleh kelompok bersenjata di beberapa tempat, seperti di Kabupaten Puncak, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Maybrat,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto saat berkunjung ke Markas Kodam XVII/Cenderawasih di Jayapura, Papua, Kamis (30/5/2024).

Baca juga: 1.297 TPS di Papua Belum Gelar Pemungutan Suara

Hadi memaparkan, berdasarkan data intelijen, kerawanan Pilkada 2024 masih dominan di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Hal ini bisa disebabkan oleh potensi keberpihakan penyelenggara, kurangnya ketaatan pada regulasi, ketidakpuasan pada perhitungan suara, hingga politik uang.

HUMAS POLDA PAPUA

Kericuhan terjadi saat pemungutan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Rabu (14/2/2024). Akibat konflik horizontal yang terjadi di sejumlah distrik, ratusan TPS batal melaksanakan pencoblosan.

Dalam catatan Kompas, pada Pemilu 2024 lalu, kerawanan ini terjadi sejak sebelum hingga pascapencoblosan. Salah satu kejadian paling awal adalah pembakaran dan pembongkaran kotak suara saat pendistribusian logistik di sejumlah distrik di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Senin (12/4/2024). Hal ini terjadi karena kesalahpahaman antara massa dan panitia penyelenggara pemilu.

Pada hari pencoblosan, terjadi saling serang antarwarga di sejumlah distrik di Kabupaten Puncak Jaya. Akibatnya, 62 warga terluka saat pencoblosan. Saat itu, konflik horizontal dipicu perebutan suara hingga saling tuding soal ketidaktaatan pada regulasi sistem noken.

Kerawanan pemilu di Papua disebabkan oleh potensi keberpihakan penyelenggara, kurangnya ketaatan pada regulasi, ketidakpuasan pada perhitungan suara, hingga politik uang.

Adapun saat rekapitulasi tingkat nasional, Papua dan Papua Pegunungan menjadi dua provinsi yang paling akhir melakukan rapat pleno. Bahkan, sehari sebelum batas akhir rapat pleno nasional, Kota Jayapura masih berkutat dengan rapat pleno di tingkat distrik. Hal itu karena masih ada massa caleg yang mempermasalahkan formulir hasil di tingkat distrik.

Potensi-potensi konflik ini pun kembali dipetakan dan diantisipasi karena eskalasinya diprediksi lebih tinggi. Namun, Hadi meyakini, sinergi penyelenggara dan TNI-Polri akan semakin padu, belajar dari perhelatan pesta demokrasi sebelumnya.

”Saya minta aparat intelijen harus benar-benar memperhatikan secara detail. Pertama, kekuatan kita sudah terbagi rata, tidak mungkin kita minta bantuan lagi. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa nantinya akan ada bantuan-bantuan dari wilayah lain. Seandainya bisa dibantu, tapi tidak bisa cepat karena keterbatasan transportasi,” ucap Hadi.

Baca juga: Kisruh Sistem Noken, Massa Saling Serang dengan Panah di Papua Tengah

Dorong sinergi

Sebagai bentuk penguatan sinergi juga, Kemenko Polhukam juga turut mengumpulkan para kepala daerah, unsur TNI-Polri, dan penyelenggara dalam rapat koordinasi Pilkada 2024 se-Tanah Papua di Jayapura, Rabu (29/5/2024). Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Tito mendorong pemerintah daerah di wilayah Papua segera memenuhi kebutuhan anggaran pilkada serentak 2024. Dia menegaskan, memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.

KOMPAS/NASRUN KATINGKA

Massa pendukung caleg berunjuk rasa dalam rekapitulasi suara KPU Kota Jayapura di salah satu hotel di Jayapura, Papua, Senin (18/3/2024).

Tito mendorong pemda segera menyelesaikan kesepakatan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan penyelenggara ataupun pihak keamanan. Apalagi, masih 14 pemda yang belum menandatangani NPHD dengan TNI dan 12 pemda dengan Polri.

Sementara itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letnan Jenderal Richard Tampubolon menyatakan, TNI siap mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024 di Tanah Papua. TNI akan mengerahkan sejumlah alutsista untuk mendukung pendistribusian logistik.

”Sesuai permintaan saat ini, TNI akan mengerahkan alutsista sarana angkut laut, seperti landing ships tank, landing platform dock. Selain itu, untuk sarana angkut udara, yakni pesawat C-130, CN-295, B-737, hingga helikopter,” paparnya.

Adblock test (Why?)

Baca Lagi Aje https://news.google.com/rss/articles/CBMicmh0dHBzOi8vd3d3LmtvbXBhcy5pZC9iYWNhL251c2FudGFyYS8yMDI0LzA1LzMwL3BpbGthZGEtcGFwdWEtbGViaWgtcmF3YW4tZGliYW5kaW5nLXBlbWlsdS1zaW5lcmdpLXBlcmx1LWRpcGVya3VhdNIBAA?oc=5

Bagikan Berita Ini