Presiden Joko Widodo mengucurkan bantuan sosial (bansos) hingga menaikkan gaji PNS dan PPPK jelang pemilu. Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berharap hal tersebut bukan sebagai langkah politik, namun bentuk ketulusan untuk masyarakat.
"Setiap kali mau pemilihan, apakah itu gaji pegawai, apakah rekrutmen yang dulu sebenarnya disiapkan, sering kali waktu yang ditentukan. Bukan tidak mungkin orang akan punya tafsir-tafsir yang berbeda," kata Ganjar usai menghadiri acara dialog bersama mahasiswa dan gen Z di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (31/1/2024).
"Mudah-mudahan apa yang dilakukan itu sebuah ketulusan dan sebuah kewajiban negara terhadap rakyatnya. Maka ada DPR yang bisa mengontrol soal-soal itu agar semua dalam trek yang benar. Ya mudah-mudahan semua karena ketulusan hati," imbuhnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ganjar meminta Bawaslu melakukan penindakan jika nantinya ada pelanggaran terkait kegiatan tersebut. Dia meminta Bawaslu untuk tidak takut dalam melakukan tindakan.
"Kalau dilakukan di kalender politik dan ada yang keliru segera Bawaslu bertindak. Jangan pernah takut, kalau tidak takut kan bagus, seperti apa yang kemarin disampaikan ekspresi dari masyarakat yang bekerja di Wonosari kan tidak takut dan kemudian dibentak-bentak dan dibantu oleh ketua DPRD-nya, perempuan lagi," jelasnya.
Ganjar lantas mewanti-wanti agar para politikus tidak bermain saat kontestasi politik, termasuk dalam hal penyaluran bansos. Ganjar mengatakan saat ini seluruh masyarakat mengontrol dan memperhatikan hal tersebut.
"Menurut saya, keberanian-keberanian masyarakat yang muncul ini mustinya disadari betul oleh kita semua, oleh para politisi agar tidak bisa kita main-main, karena seluruh rakyat mengontrol. Sehingga termasuk bansos dan sebagainya, jangan disalahgunakan dan jangan ditunggangi politik karena itu hak rakyat," katanya.
Dilansir dari detikFinance, pemerintahan Presiden Jokowi akan memberikan BLT sebesar Rp 200 ribu/bulan. Program ini berlaku untuk periode Januari-Februari-Maret 2024 dan akan dievaluasi setiap 3 bulan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran untuk program ini mencapai Rp 11,25 triliun dengan target 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Pencairan akan dilakukan sekaligus pada Februari 2024 sebesar Rp 600 ribu.
"Kalau untuk 3 bulan itu Rp 11,25 (triliun) untuk 18,8 juta KPM, untuk periode Januari-Februari-Maret. (Cair Februari) 3 bulan sekaligus," kata Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (29/1).
Jokowi juga telah menerbitkan daftar terbaru gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) 2024. Daftar kenaikan gaji PNS dan PPPK ini dirilis melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Aturan ini telah diundangkan dan ditandatangani oleh Jokowi sejak 26 Januari 2024. Daftar terbaru ini merupakan yang terbaru untuk gaji ASN, TNI Polri, di mana pemerintah telah memutuskan naik 8% mulai Januari 2024.
Perlu diketahui besaran gaji PNS terakhir masih diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2019. Dalam aturan tersebut, gaji terendah PNS ada pada golongan Ia dengan besaran Rp 1.560.800-2.335.800.
Dalam PP Nomor 5 Tahun 2024, gaji golongan I a naik menjadi Rp 1.685.700 - Rp 2.522.600. Kemudian untuk gaji tertinggi PNS Rp 6.373.200 untuk golongan IV e.
Simak juga 'Jokowi Pantau Harga Sembako Sambil Bagi-bagi Bansos di Magelang':
(wnv/ygs)Ulasan Debat Pilpres 2024
Temukan analisa debat capres-cawapres pilihanmu hanya di detikpemilu!
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Jokowi Kucurkan Bansos Jelang Pemilu, Ganjar: Mudah-mudahan Karena Ketulusan - detikNews"
Posting Komentar