Korut Ancam Ganggu Pemilu AS, Kok Bisa? - CNBC Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Pejabat Korea Utara mengancam akan mengganggu kelancaran pemilihan umum presiden Amerika Serikat (AS) yang akan digelar pada November mendatang. Hal itu merupakan konsekuensi yang akan diterima AS bila negara itu mencampuri urusan Korea Utara dengan Korea Selatan, sekutu AS.

Hal itu diutarakan setelah Departemen Luar Negeri AS mengatakan pihaknya kecewa pada Korea Utara karena memutus hubungan komunikasi dengan Korea Selatan pada Selasa lalu (9/6/2020).

"Jika AS mencampuri urusan negara lain dengan pernyataan ceroboh, bukan mengurus urusan internalnya, pada saat situasi politiknya berada dalam kebingungan terburuk, itu mungkin menghadapi hal yang tidak menyenangkan yang sulit untuk dihadapi," kata Kwon Jong Gun, direktur jenderal yang mengurusi soal AS di Kementerian Luar Negeri Korea Utara, Kamis.

"[Tidak mencampuri urusan] akan baik tidak hanya untuk kepentingan AS tetapi juga untuk memudahkan pemilihan presiden mendatang." tambahnya, sebagaimana dilaporkan kantor berita negara KCNA.

Namun demikian, Kwon Jong Gun tidak menjelaskan apa yang akan dilakukan Korea Utara untuk mengganggu pemilu atau kampanye pemilihan kembali Presiden AS Donald Trump.

Tapi, menurut James Kim, seorang peneliti di Institut Asan untuk Studi Kebijakan di Seoul, gangguan itu bisa jadi semacam provokasi yang menyangkut kepentingan Trump.

"Jika ada, ada kemungkinan provokasi bahkan dapat mempermainkan negara di sekitar petahana," katanya, menurut Reuters.

Hubungan Korea Utara dan Selatan sedang panas-panasnya dalam sepekan terakhir. Itu terjadi setelah pada Selasa lalu Korea Utara mengatakan pihaknya akan memutuskan hotline (sambungan komunikasi) dengan Korea Selatan.

"Pyongyang sepenuhnya memutuskan dan menutup jalur penghubung antara pihak berwenang dari Utara dan Selatan, yang telah dipertahankan melalui kantor penghubung bersama," tulis KCNA.

"Kami telah mencapai kesimpulan bahwa tidak perlu duduk berhadap-hadapan dengan Korsel dan tidak ada diskusi, karena mereka hanya membangkitkan kekecewaan kami."

Langkah ini diambil setelah aktivis anti pemerintah Pyongyang yang berada di Korsel terus mengirimkan selebaran anti pemerintah Kim Jong Un di perbatasan.

Sebagai tanggapan atas hal itu, pada hari Rabu, Korea Selatan mengatakan akan mengambil tindakan hukum terhadap dua organisasi yang melakukan operasi tersebut. Organisasi tersebut adalah Pusat Pendidikan Kuensaem (Kuensaem Education Center) dan Pejuang untuk Korea Utara yang Merdeka (Fighters for a Free North Korea).

"Kedua kelompok pembelot telah menciptakan ketegangan antara kedua Korea dan menyebabkan bahaya bagi kehidupan dan keselamatan penduduk daerah perbatasan," kata juru bicara Kementerian Unifikasi Selatan Yoh Sang-key.

[Gambas:Video CNBC]

(res)

Let's block ads! (Why?)