E-Voting Pemilu Rp4,8 M, Mahfud MD Minta Tambah Anggaran - CNBC Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Menko Polhukam Mahfud MD mengajukan tambahan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 69,6 miliar. Usulan itu disampaikan dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang membahas pagu anggaran tahun 2021.

Dalam paparannya, Mahfud menjelaskan bahwa pagu indikatif Kemenko Polhukam tahun 2021 sebesar Rp 267,7 miliar. Pagu tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Nomor S-376/MK.02/2020 dan B.310/M.PPN/D.80/PP.04.02/05/2020 tanggal 8 Mei 2020.

"Ini yang inti ingin didengar dan disampaikan oleh kami kepada Banggar ini. Bahwa pagu indikatif Kemenko Polhukam pada tahun 2021 sebesar Rp 267 miliar. Untuk pengusulannya, di 2021 Rp 337 miliar, tetapi pagu indikatif Rp 267 miliar," kata Mahfud, Senin (22/6/20).

Dari selisih tersebut, Kemenko Polhukam ingin ada tambahan sebesar Rp 68,6 miliar. Kebutuhan tambahan tersebut terbagi dalam sejumlah kebutuhan.

"Nah kami, ingin mengajukan tambahan. Tambahan dari pagu itu terbagi dalam 13 kebutuhan. Mulai pengembangan teknologi pemilu, revitalisasi penggunaan sarana prasarana berbasis elektronik dan sebagainya," tandasnya.

Untuk kebutuhan koordinasi pengembangan teknologi pemilu seperti pungut-hitung dalam varian rekapitulasi (e-rekap) atau pemberian suara secara elektronik (e-voting), dibutuhkan Rp 4,8 miliar. Selain itu, ada pula kebutuhan sebesar Rp 24,6 miliar untuk peningkatan sarana dan prasarana Kemenko Polhukam, Kompolnas, dan Komjak.

"Sehingga kalau Banggar ini memahami untuk kemudian menyetujui tentu nanti kami akan berterima kasih dan akan mem-follow up di internal pemerintah. Kami berjanji untuk menjaga sebaik baiknya anggaran yang diberikan kepada kami, artinya kami akan mengelola dengan baik," imbuh Mahfud.

Saksikan video terkait di bawah ini:

(hoi/hoi)

Let's block ads! (Why?)