KPU: Idealnya Pemilu Diselenggarakan Pertengahan Tahun - Validnews

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, Pilkada Serentak 2020 yang akan diselenggarakan pada 9 Desember, dirasa kurang ideal. Ia menyebut, idealnya Pemilu diselenggarakan pada pertengahan tahun, sekitar bulan April hingga Juli.

"Idealnya pemilu diselenggarakan di tengah tahun. Alasannya siklus iklim di indonesia, karena biasanya di akhir tahun curah hujan agak tinggi," ujar Arief di Graha BNPB yang disiarkan daring lewat kanal YouTube, Rabu (26/8).

Selain curah hujan, hambatan lain yang bisa saja ditemui yakni seperti tingginya gelombang air laut. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, sudah tentu kondisi itu juga akan menghambat pendistribusian logistik Pemilu. Namun, ia mengatakan, untuk mengurangi kendala tersebut pihaknya sudah menyiapkan strategi.

Ia mengatakan, pendistribusian logistik pemilu seperti kotak dan surat suara akan dikirim dua minggu lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan. Hal itu dilakukan untuk menyiasati jika terjadi cuaca ekstrem.

Selain itu, ia mengatakan, pihaknya juga membutuhkan dana tambahan. Jika sewaktu-waktu cuaca sangat tidak bersahabat sehingga membuat transportasi regular tidak bisa digunakan, maka KPU bisa sewa kendaraan agar tetap bisa melakukan pendistribusian.

"Itu dialami KPU berkali-kali. Harus carter pesawat gede untuk distribusi logistik, harus carter helkopter, ini akan memakan biaya tambahan," ungkap Arief.

Transfer NPHD
Lebih lanjut, Arief mengatakan, baru 232 daerah yang telah mentransfer 100% dari jumlah naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

"Dua hari lalu saya mengonfirmasi, dari 270 daerah, baru 232. Saya belum tahu perkembangan hari ini, mudah-mudahan sisanya bisa mentransfer 100 persen, tapi mungkin tidak boleh berminggu-minggu,” ujarnya.

Arief meminta dukungan dari Kementerian Dalam Negeri agar hal tersebut dapat segera diselesaikan. Ia menyebutkan paling lambat dua minggu ke depan seluruh daerah sudah mentransfer NPHD secara 100 persen. Mengingat jadwal kampanye Pilkada serentak akan segera dimulai pada 26 September mendatang.

Sementara itu, Dirjen Bina Administrasi dan Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Safrizal mengatakan, sejak kemarin pihaknya melakukan pengawasan terhadap KPU dan Bawaslu di berbagai daerah. Ia mengklaim, hingga saat ini untuk wilayah Sumatera Barat hanya tinggal satu daerah yang belum mentansfer NPHD secara 100 persen.

“Kami kemarin ke Sumatera Barat, alhamdulillah pendanaan untuk Sumatera Barat dari 14 daerah yang melaksanakan, 100 persen kecuali satu daerah. Dalam beberapa minggu selesai,” katanya.

Sebelumnya, pada Minggu (16/8) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian mengatakan, realisasi penyaluran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2020 untuk Komisi Pemilihan Umim (KPU) mencapai Rp 9,855 Triliun, atau setara dengan 96,39 persen dari total alokasi. Sedangkan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencapai Rp 3,306 Triliun atau 95,35 persen, kemudian untuk PAM sejumlah Rp 717, 141 Miliar atau setara dengan 47,11 persen. (Faqih Fathurrahman)

Let's block ads! (Why?)