"Tujuan pemilu membentuk pemerintahan (relasi eksekutif dan legislatif). Karena itu pemilu diselenggarakan serentak antara pemilu untuk memilih pejabat eksekutif dan legislatif," kata Hasyim dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Februari 2021.
Menurut dia, keserentakan pemilu tingkat nasional sudah terlaksana pada 2019. Pemilihan presiden dan legislatif tingkat nasional (DPR dan DPD) sudah dilaksanakan secara bersamaan.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Baca: Pilkada Serentak pada 2024 Rawan Meningkatkan Korupsi
Yang masih belum memenuhi kaidah serentak, yakni pemilu tingkat daerah. Pemilihan legislatif tingkat daerah tidak dilaksanakan bersamaan dengan eksekutif.
"Selama pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019 belum sinkron dengan pilkada 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 dan 2020. Masa jabatan kepala daerah masih beragam dan tidak sinkron dengan masa jabatan anggota DPRD," ungkap dia.
Untuk pemilu serentak di daerah, dia mengusulkan dilakukan pada 2026. Kepala daerah hasil pilkada di 2017, 2018, dan 2020 diperpanjang masa jabatannya hingga 2026.
Hal serupa juga diterapkan bagi anggota legislatif tingkat daerah, yaitu DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Masa jabatan diperpanjang sampai 2026.
Dia menyebutkan, desain keserentakan pemilu pada 2026 sebagai solusi untuk bersama atau win-win solution bagi semua pihak, terutama soal posisi kepala daerah. Pasalnya, pemerintah pusat tidak perlu mencari penjabat kepala daerah dalam jumlah banyak dengan durasi waktu yang panjang.
"Desain pemilu daerah serentak 2026 juga dalam rangka penataan keserentakan masa jabatan lima tahunan kepala daerah dan anggota DPRD" ujar dia.
(OGI) Baca Lagi Aje https://www.medcom.id/nasional/politik/Gbmq8oLb-komisioner-kpu-tawarkan-metode-pemilu-serentak-tingkat-nasional-dan-daerah
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Komisioner KPU Tawarkan Metode Pemilu Serentak Tingkat Nasional dan Daerah - Medcom.Id"
Posting Komentar