PIKIRAN RAKYAT - RUU Pemilu tengah menjadi polemik lantaran berbedanya pandangan dari sejumlah fraksi di DPR soal waktu pelaksanaannya.
Polemik ini bertambah rumit kala pembahasan soal Pilkada serentak yang dikabarkan akan digelar pada 2024.
Melihat hal ini, Anggota DPR RI Herman Khaeron mengatakan bahwa fraksi-nya lebih memilih untuk menggelar Pilkada secara terpisah yaitu di tahun 2022 dan 2023.
Baca Juga: Guru Honorer Mengajar 16 Tahun Dipecat Karena Posting Gaji, Wakil Ketua DPD RI Buka Suara
Dia menuturkan bahwa jika Pilkada dilaksanakan pada 2024 sesuai dengan pernyataan pemerintah, maka hal itu dinilai terlalu memaksakan.
Tak hanya disitu saja, diselenggarakannya Pilkada dan Pilpres di 2024 juga akan membuat KPU kewalahan.
Hal tersebut disampaikan Herman dalam interupsi rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 10 Februari 2021. Menurutnya revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus menjadi hal yang urgent untuk dibahas saat ini.
Baca Juga: Temukan Situs Porno di Buku Pelajaran Sosiologi, Kemdikbud Kirim Surat ke Kominfo
"Saya memiliki catatan bahwa Pemilu 2019 ketika Pilpres dan Pileg digabungkan, telah menyebabkan ratusan penyelenggara Pemilu meninggal dunia. Semua pihak harus menampung aspirasi dari masyarakat dan jangan sampai ada inkonsistensi dalam pembahasan RUU Pemilu," ucap Herman.
Baca Lagi Aje https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011423115/ratusan-meninggal-dunia-di-pemilu-2019-politisi-demokrat-nilai-pilkada-2024-terlalu-dipaksakanBagikan Berita Ini
0 Response to "Ratusan Meninggal Dunia di Pemilu 2019, Politisi Demokrat Nilai Pilkada 2024 Terlalu Dipaksakan - Pikiran-Rakyat.com - Pikiran Rakyat"
Posting Komentar