RUU Pemilu Tak Dilanjutkan, PKS Singgung Ada 'Invisible Hand' - detikNews

Jakarta -

PKS menilai ada keterlibatan pihak lain terkait tidak dilanjutkannya RUU Pemilu. PKS menduga adanya 'invisible hand' di balik penyetopan pembahasan RUU Pemilu.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan fraksinya di DPR tetap konsisten melanjutkan revisi UU Pemilu. Mardani menganggap masih banyak yang harus disempurnakan.

"PKS istiqomah lanjut revisi UU Pemilu. Ada banyak yang mesti disempurnakan. Saya akan cek terkait keputusan Komisi II. Karena tidak ada agenda pembahasan RUU Pemilu di Komisi II, sekarang masih di Badan Legislasi. Posisi Komisi II sebelum dibawa ke Baleg jelas lanjutkan revisi UU Pemilu," kata Mardani saat dihubungi, Rabu (10/2/2021).

Mardani menilai ada upaya pihak luar untuk menghentikan proses pembahasan RUU Pemilu. Padahal menurutnya KPU sendiri sudah menyatakan beratnya pelaksanaan seluruh disatukan pada 2024.

"Mengajak semua untuk mencermati ada 'invisible hand' yang ingin menghentikan proses pembahasan RUU Pemilu. Padahal KPU sendiri sudah menyampaikan beratnya semua jenis pemilu disatukan di 2024," ucapnya.

Lebih lanjut, Mardani mengungkap hingga kini pihaknya tetap berpegang agar Pilkada dipisahkan dengan Pileg dan Pilpres. Menurutnya kualitas demokrasi lebih terjaga jika Pilkada diadakan pada 2022-2023.

"Ya, PKS menilai manfaat pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 lebih utama ketimbang disatukan di 2024, agar kualitas demokrasi yang terjaga, kepala daerah definitif, interaksi publik dengan parpol dapat berkelanjutan," ujarnya.

Seperti diketahui, Komisi II DPR telah menggelar rapat dengan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) terkait kelanjutan pembahasan Revisi UU Pemilu. Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan para kapoksi sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.

"Tadi saya udah rapat dengan seluruh pimpinan dan Kapoksi yang ada di Komisi II dengan melihat perkembangan dari masing-masing parpol terakhir-terakhir, ini kami sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan ini," kata Doli, kepada wartawan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2021).

(maa/idn)

Let's block ads! (Why?)