Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Analis dan pengamat politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto menilai alasan pemerintah enggan merevisi undang-undang Pemilu untuk menjaga stabilitas politik terkesan meragukan kemampuannya sendiri.
Padahal Pilkada 2020 dapat dilaksanakan dengan relatif baik, meskipun bukan tanpa kekurangan.
Lebih lanjut, alasan pemerintah enggan merevisi undang-undang Pemilu untuk kepentingan ekonomi dan terkait pembiayaan Pilkada yang disebut membebani APBN di tahun 2022-2023 dinilai Arif bertolak belakang dengan kenyataan yang ada.
Pasalnya pembiayaan yang dikeluarkan dalam Pilkada 2020 maupun Pemilu di 2019 tidak berbeda jauh.
Pada webinar Minggu (28/2/2021), Arif menjelaskan biaya Pilkada 2020 di 270 daerah berbiaya 20.49 triliun, adapun Pilkada 2018 di 171 daerah berbiaya Rp 18,5 triliun.
Baca juga: Partai Demokrat Belum Berubah Sikap terkait Revisi Undang-Undang Pemilu
Sedangkan biaya Pemilu 2019 sebesar 25,7 triliun.
Menurutnya penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu pada tahun yang sama justru akan memakan biaya luar biasa besar.
“Saya belum mendengar pernyataan dari kementerian keuangan, tapi membayangkan bahwa di 2020 lalu tambahan untuk pengadaan APD saja itu harus tarik ulur, dalam mempertimbangkan teknis dan politis. Jadi saya pikir menjadi bertolak belakang mengenai kepentingan ekonomi dan pembiayaan Pilkada di 2022-2023,” ujar Arif pada webinar Minggu bersama Komite Pemilih Indonesia.
Baca juga: PKB Dukung Revisi UU Pemilu Tapi Jadwal Pilkada Tetap Tahun 2024
Terdapat pula argumen bahwa Pilkada memberi stimulasi perekonomian daerah.
Baca Lagi Aje https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/28/pengamat-nilai-alasan-pemerintah-enggan-revisi-uu-pemilu-terkesan-ragukan-kemampuan-sendiriBagikan Berita Ini
0 Response to "Pengamat Nilai Alasan Pemerintah Enggan Revisi UU Pemilu Terkesan Ragukan Kemampuan Sendiri - Tribunnews.com"
Posting Komentar