KPU Minta Peserta Pemilu Transparan Dalam Pengelolaan Dana ...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, meminta peserta pemilihan umum (pemilu) 2019 supaya transparan pada saat melaporkan dana kampanye kepada lembaga penyelenggara pemilu itu.

Untuk membantu peserta pemilu melaporkan dana kampanye, pihak KPU RI melakukan uji coba aplikasi dana kampanye pemilu DPR dan DPD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Acara itu turut dihadiri oleh perwakilan partai politik peserta pemilu 2019. Selain itu, turut hadir perwakilan dari Bawaslu RI, selaku lembaga pengawas pemilu.

"Pagi ini pelatihan penggujian sistem penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah peserta dan penyelenggara pemilu membuat laporan dana kampanye," ujar Arief, Kamis (23/8/2018).

Dia menjelaskan, laporan dana kampanye harus dibuat oleh peserta pemilu. Untuk itu, KPU mendorong agar di setiap tahapan pemilu berlangsung transparan, integritas, dan profesional.

Menurut dia, kampanye merupakan salah satu tahapan pemilu yang penting. Sebab, melibatkan peran banyak pihak terutama berupa dukungan dana kampanye.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kata dia, dana kampanye ada yang dibiayai oleh KPU dan dibiayai oleh peserta pemilu.

Dia menjelaskan, dana kampanye dibiayai oleh KPU RI, meliputi pemasangan alat peraga, iklan kampanye, debat pasangan calon presiden-wakil presiden.

Sedangkan untuk dana kampanye dibiayai oleh partai politik, seperti pertemuan terbatas berupa tatap muka, penyebaran bahan kampanye, kampanye melalui media sosial, dan desain alat peraga kampanye.

Dia menegaskan, ada kewajiban dari peserta pemilu untuk melaporkan awal dana kampanye, laporan sumbangan dana kampanye, dan laporan akhir dana kampanye. Mengingat pentingnya pelaporan dana kampanye itu, dia meminta parpol untuk memahami ketentuan pelaporan dana kampanye.

Let's block ads! (Why?)