Dana Pengawasan Pemilu Capai Rp 14,2 T, Kinerja Bawaslu Disorot

Jakarta - Dana untuk pengawasan Pemilu 2019 yang disebut mencapai Rp 14,2 triliun disorot Direktur Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam. Dana itu dikatakan Roy meningkat 245 persen dari Pemilu 2014.

"Biasa pengawasan pemilu meningkat tajam total Rp 14,2 triliun, ini naik 245 persen dibanding Pileg dan Pilpres tahun 2014 yang hanya Rp 4,12 triliun," kata Roy Salam dalam diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (26/8/2018).

Roy mengatakan dengan anggaran pengawasan pemilu sebesar itu harusnya dibarengi peningkatan kinerja oleh Bawaslu. Namun Roy memandang kinerja Bawaslu hari ini tidak mengalami peningkatan.

"Tentu melihat berbagai beberapa Dengan isu yang muncul akhir-akhir ini publik menanyakan kinerja Bawaslu dengan konteks bagaimana pengawasan pemilu ini juga selaras dengan agenda pembangunan yang berjalan," ucapnya.
"Bawaslu harusnya bisa berkerja substantif. Harusnya Bawaslu tidak hanya mengambil dari kerangka umum dari UU itu saja tetapi ada terobosan untuk mencegah korupsi pemilu," sambungnya.

Roy kemudian menyinggung isu dugaan mahar politik yang dikeluarkan Sandiaga Uno dalam proses pencalonannya menjadi wakil presiden. Roy mengatakan Bawaslu harusnya tidak hanya mengecek kabar dugaan mahar itu tapi juga mendalami sejauh mana itu bisa terjadi.

"Dalam mahar Rp 1 triliun harusnya Bawaslu bergerak dari informasi awal bukan karena ada di media. Tuntutan kita Bawaslu harus bekerja lebih, tidak hanya simbolik tapi kita tidak melihat yang signifikan," kata Roy.

Sementara itu, peneliti ICW Almas Sjafrina mengatakan Bawaslu sebenarnya memiliki peranan penting dan strategis untuk melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran yang kemungkinan bisa terjadi di Pemilu 2019 nanti. Namun, Almas belun melihat peranan melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran itu di kinerja Bawaslu sekarang.

"Apa yang dilihat dari kinerja bawaslu saat ini setidaknya dalam dua kasus (lolosnya bacaleg eks koruptor dan mahar politik, red) yang saat ini terjadi, sulit rasanya untuk tidak bilang kita kecewa dengan Bawaslu karena pada nyatanya kita kecewa," ucap Almas.

Almas juga menyoroti kinerja Bawaslu terkait penanganan dugaan mahar politik yang dikeluarkan Sandiaga Uno dalam proses pencalonan calon wakil presiden. Bawaslu, dikatakan Almas sangat lambat menangani dugaan mahar itu. Padahal, dugaan mahar politik ini menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi Bawaslu di Pemilu 2019.

"Kalau ini saja lambat bagaimana dengan tantangan-tantangan lain di Pemilu 2019," tambah Almas.
(ibh/nvl)

Let's block ads! (Why?)