Jelang pemilihan umum (pemilu) 2024, sebagian warga kelompok generasi Z sudah dapat menggunakan hal pilihnya. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yulianto Sudrajat, SSos, MIkom mengingatkan Gen Z untuk memilih dengan tidak emosional dan waspada disinformasi.
"Peran generasi Zilenial pada Pemilu 2024 nanti amat menentukan postur kepemimpinan nasional. Pemilih diharapkan tidak memilih dengan emosional tapi dengan rasional," kata Yulianto dalam seminar Literasi Media Berbasis Politik: Strategi Komunikasi Politik Menangkal Disinformasi dan Ujaran Kebencian dalam Pemilu, dikutip Minggu (26/11/2023).
Yulianto menjelaskan, pada dasarnya, media berperan besar memengaruhi opini dan perilaku politik masyarakat. Survei pada Oktober 2013 mendapati, 74% responden menyatakan media memberi pengaruh pada preferensi pemilih. Hanya sekitar 8% responden menyatakan tidak berpengaruh dan 18% menyatakan tidak tahu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, berdasarkan studi pada 2019, disinformasi atau hoax yang dikonsumsi kelompok muda lewat media juga bisa memengaruhi sikap politik dan arah dukungan di pemilu.
Hati-hati di Medsos
Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Agung BGB Indra Atmaja mengatakan, media sosial juga dapat meningkatkan keterlibatan, kesadaran, dan partisipasi pemilih, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemilu. Sebagian besar partai politik (parpol) kini menggunakan Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube.
Di sisi lain, Agung menekankan, anak muda perlu waspada dengan penyebaran ujaran kebencian, misinformasi, dan disinformasi. Ketiganya berisiko merusak kredibilitas, keadilan, dan legitimasi pemilu.
Berdasarkan studi International Foundation for Electoral Systems (IFES), pada pemilu di Indonesia, medsos menjadi ruang disinformasi dan konspirasi pemilu yang dapat merusak kredibilitas, keadilan, dan legitimasi pemilu. Sementara itu, 150 juta penduduk merupakan pengguna aktif medsos. Sebagian besar di antaranya merupakan pemegang hak pilih usia 18-34 tahun.
"Hoax politik yang ada mencapai 549 buah dari total 1.698 hoax (32,3%)," papar Agung berdasarkan data Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) pada 2022.
Belajar Literasi Digital dan Bernalar Kritis
Agung menekankan, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian berkembang dengan lemahnya kerangka hukum dan pedoman etika, rendahnya literasi digital, dan kemampuan berpikir kritis. Sementara itu, aktor jahat terus memengaruhi opini publik, perilaku publik, memanfaatkan fitur medsos dan algoritma platform medsos.
Ia menambahkan, 130 juta penduduk Indonesia yang menghabiskan rata-rata 9 jam online berdasarkan studi pada 2019 perlu berhati-hati untuk tidak terpapar manipulasi, polarisasi, radikalisasi, dan hasutan untuk melakukan kekerasan. Ketidakhati-hatian bermain media sosial juga mengancam privasi, keamanan, dan keselamatan baik peserta dan penyelenggara pemilu.
Rektor Universitas Paramadina Prof Dr Didik J Rachbini mengatakan, baik KPU dan Bawaslu juga perlu menggunakan instrument teknologi untuk memantau disinformasi.
"Manfaatkan AI dan big data untuk memantau disinformasi. Sebagai contoh, dari transaksi belanja online atau transaksi kartu kredit. Siapa yang bisa mengkorupsi kartu kredit, kecuali satu atau beberapa orang yang sangat canggih dan bisa memanipulasi teknologi. Tetapi dengan hadirnya teknologi, maka penyimpangan bisa dipersempit," ucapnya.
Simak Video "Hati-hati Hoax Pemilu!"
[Gambas:Video 20detik]
(twu/nwy)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pemilu 2024, Pakar Imbau Gen Z Waspada Hal Ini - detikcom"
Posting Komentar