Aiman Ungkap Sumber Informasi yang Didapat Soal Ketidaknetaralan Aparat pada Pemilu 2024 - Jawa Pos - JawaPos

JawaPos.com - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksana menyatakan bahwa dugaan ketidaknetralan aparat dalam Pemilu 2024, didapat dari perwira kepolisian. Ia menekankan bahwa dugaan itu berdasarkan fakta yang didapat dari lapangan dan sumber internal kepolisian.

"Yang saya sampaikan kemarin itu terkait dengan apa yang saya dapatkan fakta di lapangan, apa yang saya dapatkan. Jadi ada beberapa perwira kepolisian yang menelepon ke saya, bahkan ada yang chat juga, yang kemudian secara implisit maupun eksplisit ya menyampaikan sesuatu ada yang sedang tidak baik-baik saja," kata Aiman kepada JawaPos.com, Senin (13/11).

Menurut Aiman, ketidaknetralan aparat itu sangat mengkhawatirkan. Sebab menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu, juga merugikan capres-cawapres lainnya.

"Dari oknum yg kemudian diminta kepadanya agar katakanlah berpihak, lalu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang merugikan salah satu paslon tertentu dan menguntungkan paslon yang lain. Nah ini yang kemudian disampaikan," papar Aiman.

Sementara itu, terkait pemasangan baliho Prabowo-Gibran, lanjut Aiman, dirinya mendapatkan informasi itu dari pemberitaan media massa. Ia meyakini, informasi itu benar.

"Terkait dengan pemasangan baliho itu poin kedua yang saya sampaikan juga, itu terkait pemberitaan dari Harian Media Indonesia yang saya kutip," ungkap Aiman.

Sementara terkait dugaan pemasangan CCTV yang lengkap beserta audio, kata Aiman, merasa khawatir. Pasalnya, CCTV yang terpasang di kantor KPU dan Bawaslu itu terintegrasi ke seluruh Polres di seluruh Indonesia.

"Ada apa sesungguhnya, kenapa kemudian ini dilakukan, apakah tidak ada kekhawatiran ke depan. Ketika misalnya gerak gerik yang dilakukan itu, lalu kemudian berpotensi katakanlah ada kriminalisasi kepada intimidasi pada penyelenggara maupun pengawas pemilu, ini yang dikhawatirkan," ujar Aiman.

Aiman menekankan, hal yang wajar jika aparat kepolisian melakukan pengamanan suara dalam gelaran Pemilu. Ia mempertanyakan, jika proses pengawalan itu dilakukan jauh hari sebelum masa kampanye.

"Kalau seandainya seperti 2019 pasca pencoblosan mungkin masih bisa dinalar ya, jadi untuk mengawal surat suara dan sebagainta. Tapi ketika ini dilakukan jauh sebelum kampanye di kantor KPU, kantor Bawaslu, termasuk gudang KPU tentu ini menjadi pertanyaan," pungkas Aiman.

Adblock test (Why?)

Baca Lagi Aje https://news.google.com/rss/articles/CBMiggFodHRwczovL3d3dy5qYXdhcG9zLmNvbS9wb2xpdGlrLzAxMzI4MDgyMC9haW1hbi11bmdrYXAtc3VtYmVyLWluZm9ybWFzaS15YW5nLWRpZGFwYXQtc29hbC1rZXRpZGFrbmV0YXJhbGFuLWFwYXJhdC1wYWRhLXBlbWlsdS0yMDI00gGGAWh0dHBzOi8vd3d3Lmphd2Fwb3MuY29tL3BvbGl0aWsvYW1wLzAxMzI4MDgyMC9haW1hbi11bmdrYXAtc3VtYmVyLWluZm9ybWFzaS15YW5nLWRpZGFwYXQtc29hbC1rZXRpZGFrbmV0YXJhbGFuLWFwYXJhdC1wYWRhLXBlbWlsdS0yMDI0?oc=5

Bagikan Berita Ini