TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP Ahmad Basarah mengatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mempunyai sejumlah pertimbangan yang membuatnya tidak ingin buru-buru menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Basarah menyatakan, Megawati memiliki hak prerogatif sebagai ketua umum partai sekaligus penerima mandat (mandataris) Kongres V PDI Perjuangan di Bali, 8-11 Agustus 2019, sehingga dia bisa saja mempercepat atau memperlambat penetapan calon presiden atau capres dan cawapres jika mau. Namun, Megawati tidak menginginkan pemilihan umum dimulai lebih cepat dari seharusnya.
“Saya ulangi, Ibu Mega tidak menginginkan, terutama Pemilu Presiden, berlangsung lebih cepat dari yang seharusnya,” kata Basarah, Ketua Bidang Luar Negeri DPP PDIP Periode 2019-2024, dalam acara silaturahmi dan berbuka puasa bersama wartawan di rumah dinas ketua DPRD Kota Malang, Selasa petang, 18 April 2023.
Mantan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP itu melanjutkan, partainya dua kali berturut memenangi pemilu yaitu pada 2014 dan 2019. Namun, Basarah menukas, dari penyelenggaraan dua pemilu ini terlihat masa kampanye tidak dimanfaatkan oleh peserta pemilu sebagai forum untuk mengedukasi masyarakat tentang politik elektoral.
Sebaliknya, masa kampanye dua pemilu terakhir itu justru dipakai untuk melakukan aksi propaganda, kampanye hitam, dan mengadu domba perbedaan di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan isu agama, ras, dan antargolongan atau SARA.
“Hasil masa kampanye pemilu yang setengah tahun lebih itu menimbulkan disintegrasi di tengah masyarakat sehingga terjadi polarisasi dan perpecahan. Itu yang ditekankan Ibu Mega dan itu pula yang tidak kita kehendaki bersama,” ujar Basarah, Anggota DPR RI yang terpilih dari Daerah Pemilihan V Jawa Timur itu.
Menurut Basarah, pembelahan di tengah masyarakat dirasakan masih terjadi hingga sekarang, kendati calon presiden Prabowo Subianto berbesar hati dan legawa menerima hasil Pemilu 2019, bahkan bersedia masuk Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan.
Kondisi itu pula yang jadi alasan Megawati tak ingin cepat-cepat memutuskan dan mengumumkan nama pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jika diputuskan lebih cepat, maka partai-partai politik lainnya akan segera membentuk koalisi politiknya masing-masing.
“Pemerintah Republik Indonesia menganut sistem presidensial, di mana yang menentukan kabinet adalah Presiden, bukan kesepakatan dari koalisi pendukung,” kata politikus kelahiran Jakarta, 16 Juni 1968.
Sebagai pemenang Pemilu 2019, dengan perolehan 27,05 juta suara (19,33 persen), PDIP memang merasa sangat percaya diri untuk lebih otonom menentukan calon presiden dan wakil presiden sehingga partai berlambang banteng ini tetap sabar menanti dan melihat dinamika perpolitikan partai-partai.
Namun begitu, kata Basarah, PDI Perjuangan memiliki tradisi politik untuk senantiasa bekerja sama dengan partai-partai politik lain seperti pada pemilu 2014 dan 2019. Partai yang genap berusia 50 tahun pada 10 Januari 2023 ini sangat siap berkoalisi dengan partai-partai lain.
“Bukan kami tidak mau (berkoalisi), tapi kami menunggu momentum yang tepat. Sabar saja. Yang jelas kami sudah menyusun apa yang disebut dengan visi misi dan program calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusulkan oleh PDI Perjuangan,” kata Basarah.
Pilihan Editor: PAN: PDIP Mesti Ikuti Musyawarah soal Capres bila Gabung Koalisi Kebangsaan
Baca Lagi Aje https://news.google.com/rss/articles/CBMibGh0dHBzOi8vbmFzaW9uYWwudGVtcG8uY28vcmVhZC8xNzE2NzE2L3BvbGl0aWt1cy1wZGlwLXVuZ2thcC1hbGFzYW4tbWVnYXdhdGktYmVsdW0tbWVuZW50dWthbi1jYWxvbi1wcmVzaWRlbtIBAA?oc=5Bagikan Berita Ini
0 Response to "Politikus PDIP Ungkap Alasan Megawati Belum Menentukan Calon Presiden - Nasional Tempo"
Posting Komentar