KPU Kultur Demokrasi Dalam Pemilu Masih Lemah - Medcom.Id

Jakarta: Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dinilai semakin demokratis apabila dibandingkan dengan era pemerintahan Orde Baru. Namun, demokrasi elektoral melalui pelaksanaan pemilu belum didukung basis kultural yang kokoh.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menyebut lemahnya kultur berdemokrasi dalam pemilu terlihat dari partisipasi masyarakat yang memberikan hak suara karena mobilisasi pemilih atau transaksi melalui politik uang. Padahal, menggunakan hak pilih seharusnya sukarela.

"Kesediaan menerima perbedaan pilihan politik juga masih cukup rendah, lalu maraknya hoaks dan berita bohong (fake news) sebagai media menyebarkan informasi saat pemilu," ujar Pramono dalam acara Pertemuan Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang digelar daring dan luring, Rabu, 20 Oktober 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Dia menilai keberadaan jaringan pemilih dan pemantau kepemiluan masih diperlukan. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang cukup mengenai pemilu serta dapat memberikan hak pilih secara bebas.

Selain melakukan kerja pendidikan untuk pemilih dan memantau jalannya proses pemilu, Pramono berharap JPPR dapat memantau lebih luas pelaksanaan kampanye. Seperti kepatuhan pelaporan dana kampanye atau netralitas media dalam pemberitaan selama masa kampanye.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah mengatakan sudah saatnya JPPR tidak hanya melihat aspek prosedural dalam mengawal proses pemilu. Tapi juga melihat substansi yang dihasilkan dari pemilu.

"Dengan banyaknya kaukus, organisasi dari perguruan tinggi, pertemuan dua organisasi besar keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammaiyah, JPPR menjadi lebih legitimate dan bisa memantau tidak hanya proses penyelenggaraan pemilu tapi juga hasilnya," tutur dia.

Koordinator Nasional JPPR periode 2019-2021 Alwan Ola Riantoby mengakui kehadiran masyarakat sipil dapat mengisi ruang kosong dalam pendidikan pemilih dan mengawal proses demokrasi. Namun, ia mengungkapkan jaringan pendidikan pemilih tidak mengalami hambatan dari sisi kaderisasi. Tetapi, bantuan yang selama ini berasal dari donor semakin berkurang.

Baca: KPU Ajukan Syarat Pencoblosan Pemilu 2024 pada 15 Mei

Adblock test (Why?)