Jakarta, Gatra.com – Peneliti politik dari Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Ferry Kurnia, menyampaikan bahwa pemilu adalah urusan yang amat memerlukan ketelitian teknis. “Urusan pemilu itu adalah urusan teknis, urusan detail,”ujar Ferry dalam sebuah disuksi publik yang digelar pada Sabtu, (9/10/2021).
Oleh karena itu, Ferry mendorong pemerintah untuk tidak terlalu ikut campur dalam keputusan-keputusan teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, tak terkecuali dalam penetapan tanggal Pemilu 2024.
Menurut Ferry, dalam penyelenggaraan pemilu, pemerintah seharusnya berperan dalam hal konsultasi saja. “Harusnya memberikan insight, memberikan masukan, dengan konsultatif, ‘Hey, KPU, ini loh Undang-Undang-nya. Jangan sampai melanggar Undang-Undang, loh. Nah, kalau nggak ada dalam normanya, harusnya seperti ini, loh’. Harusnya seperti itu saja guidance-nya,” ujarnya.
Ferry menilai bahwa apabila pemerintah dan DPR terlalu ikut campur tangan dalam proses penyelenggaraan pemilu, publik disebut akan melihat adanya kejamakan instansi penyelenggara pemilu, yaitu pemerintah, DPR, dan KPU.
“KPU seakan-akan dihimpit. Sudah berikan saja kepada KPU. Sama halnya dengan korupsi, berikan saja pada KPK,” ujar Ferry.
Baca Lagi Aje https://www.gatra.com/detail/news/525348/politik/peneliti-pemilu-urusan-teknis-pemerintah-jangan-terlalu-ikut-campurBagikan Berita Ini
0 Response to "Peneliti: Pemilu Urusan Teknis, Pemerintah Jangan Terlalu Ikut Campur | Politik - Gatra"
Posting Komentar