PPP Sebut Jadwal Pemilu 2024 Mestinya Maju, Bukan Mundur ke Mei - Nasional Tempo.co

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat, Achmad Baidowi, mengatakan PPP menghargai usulan pemerintah agar Pemilu 2024 digelar 15 Mei. Meski begitu, Baidowi mengatakan PPP tak sepenuhnya setuju dengan usulan tersebut.

"Kami tidak sepenuhnya setuju. Sebagai sebuah usulan kami menghargainya dan tentu harus persetujuan DPR dan penyelenggara pemilu," kata Baidowi dalam keterangan tertulis, Selasa, 28 September 2021.

Baidowi mengatakan, sebagai peserta pemilu, Fraksi PPP siap kapan pun jadwal yang ditetapkan. Namun ia menilai tidaklah elok jika mereka hanya memikirkan dari sudut pandang peserta pemilu.

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengingatkan teknis pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Selain pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, bakal ada juga perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dijadwalkan November 2024.

Jika pemilu digelar 15 Mei 2024, kata dia, artinya hanya ada jarak enam bulan hingga pemungutan suara Pilkada. Baidowi mengatakan usulan jadwal ini sudah pasti berimpitan dengan pelaksanaan Pilkada.

"Belum lagi kalau pilpres dua putaran, maka akan menyita waktu. Termasuk juga adanya sengketa di MK," ujar Baidowi.

Baidowi mengingatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur bahwa pencalonan kepala daerah mengacu pada hasil pemilu terakhir, yakni hasil Pemilu 2024. Ia menilai lebih masuk akal jika pemilu digelar pada Maret 2024.

"Yang lebih rasional itu adalah memajukan jadwal pemilu nasional ke bulan Maret atau setidaknya tetap di bulan April, bukan malah memundurkan ke bulan Mei," kata Baidowi.

Pemerintah sebelumnya mengusulkan agar Pemilu 2024 dilaksanakan pada 15 Mei. Hal tersebut disepakati dalam rapat internal Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama jajarannya pada Senin, 27 September 2021.

"Pilihan pemerintah adalah tanggal 15 Mei. Tanggal 15 Mei adalah tanggal yang paling dianggap rasional untuk diajukan kepada KPU dan DPR sebelum tanggal 7 Oktober," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.

Mahfud mengatakan dalam rapat pemerintah mensimulasikan empat tanggal pemilihan pemungutan suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Ada empat opsi yang dibahas, yakni 24 April, 15 Mei, 8 Mei, atau 6 Mei.

Simulasi dilakukan dengan berbagai kegiatan pemilu. Ia mencontohkan dengan memperpendek masa kampanye, efisien waktu dan biaya. Mahfud Md berujar urusan jarak antara pemungutan suara dan pelantikan presiden juga disimulasikan agar tak terlalu lama.

Adapun KPU mengusulkan agar pemungutan suara Pemilu 2024 digelar 21 Februari. KPU mengusulkan gelaran pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 21 Februari 2024 dengan sejumlah pertimbangan. Pertama, memberikan waktu memadai untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu dan penetapan hasil pemilu dengan jadwal pencalonan pemilihan.

Sengketa hasil pemilu tersebut penting lantaran akan turut menjadi syarat pencalonan kepala daerah pada November 2024. "Perlu dipertimbangkan bagaimana nanti parpol harus punya kursi yang disyaratkan atau suara yang disyaratkan oleh UU Nomor 10 Tahun 2016," kata Ketua KPU Ilham Saputra pada Senin, 6 September 2021 ihwal jadwal Pemilu 2024.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | EGI ADYATAMA

Adblock test (Why?)