AKURAT.CO, Sampai kini persoalan money politics (Politik Uang) dinasti politik dan menggerakan ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih saja berlangsung.
Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai, faktor penyebab maraknya Politik Uang lantaran di Indonesia belum ada lembaga peradilan khusus Pemilu dan Pilkada.
“Selama ini saya lihat proses itu hanya dilakukan di Gakkumdu dan jumlah yang vonis pidana hanya dihitung dengan jari,” kata Jerry dalam keterangan tertulis kepada AKURAT.CO, Minggu (5/7/2020).
Jerry mengatakan, selain membentuk lembaga peradilan khusus Pemilu dan Pilkada, bisa juga melaporkan kasus Politik Uang langsung ditangani Bawaslu sekaligus lembaga pengawasan. Lantaran, lanjutnya, ukuran uang lebih tinggi dari harga diri.
“Masakan di militer ada Mahmil, di ASN ada Satpol PP di kepemiluan harus ada. Nanti pemberi uang barang dan jasa bisa dijerat Undang-undang. Apakah UU No. 7 Tahun 2017 atau seperti apa,” tuturnya.
Jerry menuturkan, berdasarkan survei LIPI tahun 2019 lalu, 40 persen responden menerima uang, tetapi tidak mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka. 37 persen lainnya mengaku menerima pemberian uang dan mempertimbangkan si pemberi untuk dipilih.
"Begitu pula menurut survei SPD ujarnya, rata-rata sekitar 60 persen pemilih ketika ditawari Politik Uang dari kandidat beserta perangkat turunannya mengaku akan menerima," ungkapnya.
Bahkan kata Jerry, pada Pemilu 2019 Baswaslu menangani 7.132 kasus. Dengan rincian, 343 kasus pelanggaran pidana, 5.167 kasus pelanggaran administratif, 121 kasus pelanggaran kode etik, dan 696 kasus pelanggaran hukum lainnya.
"Kalau tak ada lembaga khusus peradilan Pemilu, maka praktik Politik Uang dan mahar politik bahkan transaksional masih tumbuh subur di negeri ini. Sementara kalau ada polisi Pemilu maka semua kasus bisa ditangani dan bisa dipidana," tutupnya.[]
baca juga:
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Cegah Politik Uang, Pengamat Sarankan Bentuk 'Polisi Pemilu' - News Akurat"
Posting Komentar