“Proses itu hanya dilakukan di Gakkumdu dan jumlah yang vonis pidana hanya dihitung dengan jari,” kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie kepada Medcom.id, Minggu, 5 Juli 2020.
Jerry menyayangkan belum ada lembaga peradilan khusus pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Padahal, jumlah pelanggaran dalam pemilu kerap meningkat.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Dia mencontohkan beberapa kasus politik uang jelang Pemilu 2019. Kepolisian menemukan uang Rp1 miliar dan atribut partai di sebuah mobil di Lamongan, Jawa Timur.
(Baca: Empat Potensi Kerawanan Pilkada 2020 Versi Bawaslu)
“Untuk memutus rantai ini harus ada polisi kepemiluan. Langsung saja ditangani Bawaslu sekaligus lembaga pengawasan,” ujar Jerry.
Bawaslu menangani 7.132 kasus pelanggaran pemilu pada Pemilu 2019. Jumlah itu terdiri atas 5.167 kasus pelanggaran administratif, 696 kasus pelanggaran hukum lainnya, 343 kasus pelanggaran pidana, dan 121 kasus pelanggaran kode etik.
Jerry juga menyinggung survei LIPI pada 2019 terkait politik uang. Survei menunjukkan 40 persen responden menerima uang dari peserta pemilu meski tidak mempertimbangkan untuk memilih mereka. Sementara, 37 persen responden lainnya mengaku menerima uang dan mempertimbangkan untuk memilih pemberi uang.
Dia menyebut ini menandakan masyarakat masih menganggap menerima uang sebagai hal lumrah. Padahal, praktik kotor itu mencoreng pemilu yang bersih, adil, dan transparan.
“Kalau ada polisi pemilu, harapannya semua kasus bisa ditangani dan bisa dipidana,” tutur dia.
(REN)
Baca Lagi Aje https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/RkjBw3Qk-bawaslu-diusulkan-jadi-polisi-pemiluBagikan Berita Ini
0 Response to "Bawaslu Diusulkan Jadi Polisi Pemilu - Medcom ID"
Posting Komentar