Pasca Reformasi Pengamat : Politik Dinasti Masih Menjamur Di Pemilu - Rakyat Merdeka RMCO.ID - The Political News Leader

RMco.id Rakyat Merdeka - Politik dinasti makin menjamur pasca reformasi imbas diterapkannya metode proporsional terbuka dalam pemilu. Hal ini terlihat dari kontestasi di pemilu legislatif (pileg) maupun di pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.

Direktur Eksekutif PolCom SRC (Political Communication Studies and Research Centre), Andriadi Achmad menilai, politik dinasti bisa saja terjadi lantaran sistem pemilu yang digunakan. Model pemilu proporsional terbuka menjadi ladang subur bagi hadirnya politik dinasti.

Menurutnya, dalam sistem politik seperti itu, kandidat yang memiliki modal popularitas, keturunan dan modal finansial yang cenderung terpilih pada pemilu. Ketimbang kata dia, memilih calon karena berdasar idiologi/program kerjanya.

Berita Terkait : Survei Pilkada Indramayu, Nina Bachtiar Unggul

"Ideologi atau program kerja kandidat yang bertarung di pemilu, tidak terlalu memberikan pengaruh signifikan dalam menentukan kemenangan," katanya.

Andriadi menyebutkan, politik dinasti terjadi di Kota Bekasi misalnya, dimana Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Rahmat Effendi (RE), diduga mendorong putri dan kerabatnya untuk maju pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019, baik di tingkat kota maupun provinsi.

"Untuk DPRD Provinsi Jawa Barat, ada nama Ade Puspita Sari yang merupakan anak kandung RE. Sementara untuk DPRD Kota Bekasi, ada Solecha (adik), Syafei (sepupu) dan Rahmawati (keponakan), maju sebagai caleg. Semuanya maju lewat partai yang sama, yakni Partai Golkar,” Jelas Andriadi

Menurutnya, politik dinasti juga terjadi di DPR. Kata dia, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendata, delapan dari sembilan partai politik yang lolos ke parlemen menyumbang 48 legislator yang punya hubungan kekerabatan dengan politikus, atau pejabat negara lainnya.

"Saya berkeyakinan bisa lebih dari data tersebut yang belum teridentifikasi terkait dengan politik Dinasti," katanya.

Ia mengakui, tak mudah memutus mata rantai politik dinasti meski sudah berada di alam demokrasi. Karena ini terkait dengan trah atau kehormatan keturunan keluarga.

"Seperti di kerajaan, seorang raja atau ratu akan mempersiapkan putra mahkota (pangeran atau putri) untuk meneruskan kehormatan kerajaan sebagai Raja atau Ratu," katanya.

Begitu juga di politik Indonesia kata Andriadi, seorang walikota/bupati atau gubernur bahkan presiden bakal mempersiapkan keturunannya agar bisa mengikuti jejak langkahnya. [EDY]

Let's block ads! (Why?)