Pemberian Pinalti Dinilai Ampuh Menekan Pembelian Suara Pemilu - Medcom ID

Jakarta: Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyebut warga negara Indonesia (WNI) perlu diwajibkan memberikan suara dalam pemilihan umum (Pemilu). Kebijakan tersebut dianggap ampuh menekan praktik vote buying atau pembelian suara.

"Memilih bukan hanya hak, tapi wajib. Ada penalti kalau tidak memilih. Masyarakat disyaratkan untuk proaktif datang ke tempat pemungutan suara (TPS)," ujar Siti dalam diskusi virtual, Minggu, 12 Juli 2020.

Dia mengungkapkan langkah tersebut efektif diterapkan dalam pemilu di Australia. Penyelenggara pemilu di Indonesia harus mempersiapkan secara matang persyaratan hingga payung hukum yang akan diterapkan apabila ide tersebut dapat terealisasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

(Baca: Pemilu Tak Sekadar Hitung Suara)

Siti menekankan ketidakwajiban memberikan hak suara dalam pemilu menjadi peluang munculnya pembelian suara. Pemilih dengan mudah dimobilisasi oknum tidak bertanggung jawab dengan embel-embel uang.

"Mereka itu ditingkatkan kesadarannya bahwa warga negara itu wajib memilih, mungkin bisa jadi, prediksi saya menurunkan vote buying di situ," kata dia.

Ia menambahkan tidak ada kata terlambat memperbaiki sistem pemilu yang lebih baik. Pemilu berkualitas akan mewujudkan masyarakat unggul, cerdas, dan sejahtera.

"Ke depan bersama-sama (kita) memperbaiki praktik buruk dan menghadirkan praktik-praktik yang jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan dan bemanfaat untuk negara," tegas dia.

(REN)

Let's block ads! (Why?)