Pemilu Singapura. ©Reuters
Merdeka.com - Jumat 10 Juli 2020, sekitar 2,65 juta rakyat Singapura akan mengikuti pemilihan umum. Di tengah situasi pandemi corona, keputusan PM Lee Hsien Loong untuk mempercepat jadwal pemilu menimbulkan pertanyaan.
Isu-isu yang menjadi perbincangan dan mendapat perhatian di kalangan pemilih dan terus disuarakan partai oposisi adalah semakin bertambahnya pekerja asing di kalangan eksekutif dan profesional. Demikian juga kabar rencana PM Lee untuk mengundurkan diri dari tampuk kekuasaan dalam beberapa tahun ke depan.
Meski begitu, prediksi sejumlah analis mengatakan partai berkuasa People Action Party (PAP) atau Partai Aksi Rakyat masih akan memenangkan pemilu kali ini dengan menguasai mayoritas parlemen. Ada 11 partai oposisi yang akan berebut sisa-sisa suara pemilih dengan terus menggaungkan isu pekerja asing tersebut. Apakah pulau kecil mereka yang kaya membutuhkan begitu banyak orang asing yang mengambil peran dengan bayaran yang lebih baik.
Para analis juga menilai, rakyat Singapura tidak terlalu mengharapkan perubahan pemerintahan yang dikuasai PAP sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1965. Di sisi lain, pemilu kali ini juga menjadi ujian kepercayaan bagi PM Lee dan partainya terhadap krisis coronavirus.
Keluhan kubu oposisi tentang orang asing yang memegang begitu banyak posisi profesional tingkat atas mendapat perhatian para pemilih yang menginginkan lapangan kerja lebih luas. Hal itu ditambah dengan munculnya laporan tentang kelakuan orang asing yang melanggar aturan lockdown, dan izin kerja mereka dicabut, telah memicu kebencian.
1 dari 3 halaman
Mempermasalahkan Pekerja Asing yang Dibayar Mahal
Eugene Tan, seorang profesor di Singapore Management University (SMU) dan mantan anggota parlemen, mengatakan citra orang asing yang dibayar dengan tinggi telah menjadi "hantu" dalam debat politik.
"Ini adalah masalah dengan daya tarik emosional yang mendalam," katanya seperti dikutip Reuters, Selasa (7/7).
"Pertanyaannya adalah apakah pemilih dapat menyeimbangkan itu dengan penilaian objektif dan rasional apakah kita dapat melakukannya tanpa tenaga asing," imbuhnya.
Delapan dari sepuluh partai oposisi menganjurkan reformasi dalam kebijakan mendukung mempekerjakan orang lokal dalam manifesto kampanye mereka.
Namun, kelompok bisnis khawatir pembatasan pada perekrutan dapat mengganggu pertumbuhan di salah satu negara dengan ekonomi paling terbuka di dunia itu.
"Tanpa orang asing, perusahaan besar mungkin tidak dapat berfungsi dan berinvestasi di Singapura seperti yang selalu mereka lakukan," kata Latha Olavatth, direktur senior untuk Asia-Pasifik di perusahaan jasa migrasi global Newland Chase.
2 dari 3 halaman
Masalah Persepsi
Sekitar 29 persen dari 5,7 juta orang Singapura merupakan orang asing. Jumlah itu terus meningkat dari sekitar 10% pada tahun 1990, menurut statistik populasi.
Kebanyakan orang asing adalah pekerja rumah tangga atau pekerja kasar bergaji rendah, tetapi sebagian dari mereka yang bekerja di bidang profesional, manajerial, eksekutif dan teknisi (PMET) telah membuat kesal warga Singapura yang mengkhawatirkan anak-anak mereka yang berpendidikan kesulitan mendapatkan pekerjaan.
"Kita harus menghentikan kebodohan ini untuk terus mendatangkan pekerja asing, terutama PMET asing," kata Chee Soon Juan, seorang pemimpin Partai Demokrat Singapura, dalam debat yang disiarkan televisi pekan lalu.
Kritik itu dibalas Vivian Balakrishnan dari PAP dengan mengatakan bahwa tenaga kerja PMET lokal hampir tujuh kali lebih besar daripada tenaga kerja PMET asing dan angkanya bertambah. Dia juga menyatakan lebih banyak orang asing yang kehilangan pekerjaan baru-baru ini.
"Apa lagi yang Anda ingin kami lakukan?" kata Balakrishnan yang juga menteri luar negeri Singapura.
Isu soal pekerja asing ini pernah digaungkan selama pemilihan 2011, dan PAP mengalami rekor penurunan suara pemilih dengan hanya meraup 60 persen suara. Pemerintah Singapura kemudian memperketat aturan perekrutan pekerja asing untuk mengatasi sensitivitas pemilih.
"Bagi saya dan teman-teman saya, salah satu perhatian utama kami adalah kesempatan kerja," kata Xuan Na, seorang siswa berusia 21 tahun yang akan memasuki tahun terakhirnya.
"Kami khawatir bahwa kami tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak," ujarnya.
3 dari 3 halaman
Sistem Pemilu Singapura
Hingga tahun 2020, hanya ada tiga perdana menteri yang memimpin Singapura dan ketiganya berasal dari Partai Aksi Rakyat. Pemimpin kemerdekaan Lee Kuan Yew, rekan kabinetnya Goh Chok Tong dan putra Lee, perdana menteri saat ini Lee Hsien Loong.
Sistem pemilihan Singapura secara luas didasarkan pada model 'first-past-the-post' Westminster di mana kandidat yang memenangkan suara terbanyak di setiap daerah pemilihan akan terpilih menjadi anggota parlemen. Jumlah kursi yang diperoleh kadang tidak sebanding dengan jumlah suara.
Dalam pemilu 2015 lalu misalnya, PAP hanya meraih 69,9% suara tetapi menguasai 93% kursi di parlemen.
Tetapi ada juga aturan dalam sistem pemilihan Singapura di beberapa daerah pemilihan di mana kandidat bergabung dalam tim yang beranggotakan enam orang dengan setidaknya satu anggota dari kelompok minoritas. Sistem ini dirancang untuk memastikan perwakilan ras yang lebih baik.
Perdana menteri juga dapat menyerukan pemilihan, dengan persetujuan presiden, dalam waktu singkat. Hal inilah yang membuat kesulitan bagi oposisi untuk bersiap. Masa kampanye untuk pemungutan suara setelah pemilu dipercepat diumumkan hanya berlangsung sembilan hari.
Selain itu, calon anggota parlemen harus menyiapkan biaya pendaftaran pemilu sebesar 13.500 dolar Singapura atau hampir Rp140 juta dan mereka harus memenangkan lebih dari seperdelapan dari total suara untuk mendapatkan uang mereka kembali. Jumlah inilah yang membuat para kandidat calon anggota parlemen terutama dari kalangan oposisi enggan untuk maju bertarung di pemilu.
[bal]Bagikan Berita Ini
0 Response to "Isu Pekerja Asing dan Pergantian Kekuasaan di Pemilu Singapura 2020 | merdeka.com - Merdeka.com"
Posting Komentar