TEMPO.CO, Jakarta - Istana menyatakan tuduhan kecurangan pemilu yang terjadi di era Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi harus diuji dengan fakta. Klaim itu juga dapat dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan ini dalam konteks menjelaskan soal masa tenang pemilu dan imbauan menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Ari mengatakan di masa tenang pemilu, semestinya pemilih mengendapkan apa yang mereka dengar, lihat, dan rasakan selama masa kampanye dan bisa menjadi referensi dalam menentukan pilihannya.
“Rakyat adalah pemilik suara yang berdaulat. Karena itu, tugas kita bersama mengawal proses pencoblosan suara esok hari agar bisa menjadi pesta demokrasi,” kata Ari pada Selasa, 13 Februari 2024. “Terkait klaim atau tuduhan kecurangan pemilu harus diuji dengan fakta dan dilaporkan ke Bawaslu, sehingga tidak hanya menjadi narasi penggiringan opini."
Ari menjelaskan perbedaan pendapat dan pilihan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. “Rayakan perbedaan dan keragaman itu sebagai kekuatan, yang diikat oleh semangat persatuan Indonesia dan persaudaraan antar anak–anak bangsa,” katanya.
Pemilu termasuk pemilihan legislatif dan presiden akan digelar besok, Rabu, 14 Februari 2024. Satu pekan menjelang pemilu, kelompok sipil hingga akademisi menyuarakan kekhawatiran soal pelanggaran etik hingga penyalahgunaan wewenang Jokowi. Wacana itu terus berkembang dengan dirilisnya film ‘Dirty Vote’ pada Ahad, 11 Februari 2024.
Berbagai dugaan kecurangan yang dimaksud dalam film tersebut di antaranya operasi pemenangan pasangan calon tertentu seperti pengerahan penjabat kepala daerah dan pembagian bansos. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, Putra Jokowi ikut Pilpres 2024, juga turut dibahas. Majalah Tempo dalam beberapa edisi juga mewartakan soal kecurangan pemilu oleh penguasa.
Dalam keterangan pada Selasa, Ari tidak spesifik menanggapi soal kecurangan. Namun dia menjelaskan Presiden Jokowi terus mendukung lembaga penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, dan DKPP bekerja secara profesional dan mandiri.
“Presiden juga berpesan agar Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat bekerja secara jujur, adil, tegas, dan cermat dalam Pemilu 2024,” kata Ari.
Pilihan Editor: Jokowi Naikkan Tunjangan Pegawai Bawaslu Dua Hari Menjelang Pemilu, Tertinggi hingga Rp 29 Juta
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Istana Jawab Tuduhan Kecurangan Pemilu Era Jokowi: Perlu Diuji dan Dilaporkan ke Bawaslu - Nasional Tempo"
Posting Komentar