Langkah PDI Perjuangan (PDIP) membuka diri untuk koalisi di Pilwali Kota Malang 2024 dinilai tepat. Meski, PDIP merupakan partai pemenang di Pemilu 2024, mereka dinilai tetap butuh parpol lain agar menang pilwali.
"Kalau di Kota Malang harus berkoalisi, cukup tepat apabila PDIP memutuskan untuk nantinya berkoalisi. Sebagai penguat dari figur yang akan diusung," ujar pengamat politik Universitas Brawijaya Wawan Sobari kepada detikJatim, Selasa (30/4/2024).
Menurut Wawan, keputusan PDIP untuk membangun koalisi di tingkat daerah, tak lain karena imbas politik nasional. PDIP yang nantinya kemungkinan besar menjadi oposisi, harus membangun kekuatan demi pemilu lima tahun ke depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PDIP tidak mungkin tanpa koalisi, kenapa? Karena ini imbas dari politik nasional. Sekarang tinggal PDIP yang belum klir (gabung pemerintahan). Bila kita belajar dari peta politik nasional, sangat tidak mungkin diterapkan di daerah. Karena, PDIP butuh bargaining di daerah untuk pemilu berikutnya," tuturnya.
Wawan menyebut, sistem pemilu di Indonesia cukup unik. Meskipun kalah di tingkat nasional, tapi memungkinkan untuk membentuk pemerintahan di daerah. Dengan begitu, PDIP bisa maju mengusung kandidat sendiri.
"Indonesia itu sangat unik sistem pemerintah dan politiknya. PDIP itu oposisi di tingkat nasional, tapi bisa menjadi pemerintah di tingkat daerah. Jadi untuk itu, maka PDIP harus berkoalisi, tidak mungkin dia hanya maju PDIP sendiri," tegasnya.
Menjawab pertanyaan soal kandidat yang bakal diusung PDIP di Pilwali Kota Malang 2024, bagi Wawan, PDIP harus mengusung figur yang memiliki elektabilitas cukup kuat. Selain itu, harus memiliki pengalaman di birokrasi. Apalagi baru-baru ini, Moch Anton atau akrab disapa Abah Anton memutuskan kembali maju di Pilwali dengan mendaftar melalui PKB.
"PDIP harus menggandeng figur yang mempunyai basis massa, Abah Anton kalau ditanya, dikampayekan negatif sebagai terpidana koruptor, bagi saya selama publik menyukai, selama dia hak politiknya bisa dipulihkan kembali pada pilkada serentak 2024, kan nggak ada masalah secara hukum," terangnya.
"Dan Abah Anton ini memiliki basis massa yang cukup kuat, punya jemaah. Itu yang menguatkan Abah Anton, meskipun gerakannya senyap, tetapi basis massanya sangat kuat. Karena di Indonesia, bagaimanapun pilkada itu adalah lebih mengandalkan figur, bukan partai. Partai hanya mesin politik yang dibutuhkan pada saat kampanye," sambungnya.
Wawan menambahkan, PDIP harus terbuka dalam pemilihan figur dari penjaringan yang segera dibuka awal Mei. Tidak hanya mengandalkan kandidat internal, namun juga profesional yang sudah lebih dulu mengenalkan diri ke publik.
"Kalau PDIP membuka pendaftaran dan banyak yang minat itu wajar, karena partai pemenang. Tetapi sifatnya akan bisa saling melengkapi dari sisi figur dan representasi masyarakat serta punya basis massa. Jadi bukan hanya mengandalkan internal," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, pihaknya telah memutuskan untuk berkoalisi dalam Pilwali Kota Malang 2024. Penjajakan dengan sejumlah parpol tengah dilakukan untuk mengusulkan pasangan kandidat yang akan diusung.
"Untuk N1 (wali kota), nantinya dipilih dari internal partai. Karena kita nantinya berkoalisi dan N2 (wakil wali kota) dari eksternal yang akan diserahkan kepada partai koalisi," ujar Made terpisah.
Simak Video "Kemenkes Catat 108 Petugas Pemilu Meninggal Dunia, Mayoritas Sakit Jantung"
[Gambas:Video 20detik]
(hil/dte)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Analisis Pengamat soal Strategi Koalisi PDIP di Pilwali Malang 2024 - detikJatim"
Posting Komentar