Para peserta pemilu di Indonesia kerap berkontribusi dalam penciptaan kerawanan di masyarakat. Tak jarang muncul konflik hingga jatuh korban selama gelaran pemilu.
Pemetaan wilayah yang memiliki kerawanan pemilu patut dilakukan jelang Pemilu 2024. Penting untuk mengantisipasi gangguan dan hambatan yang muncul selama tahapan Pemilu agar gejolak bisa dicegah.
Potensi gangguan itu lantas dipetakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu 2024 yang diluncurkan Desember 2022.
Kerawanan pemilu didefinisikan sebagai segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis.
Pola mengukur kerawanan
Bawaslu membagi tingkat Indeks Kerawanan Pemilu 2024 dalam tiga kelompok, yakni tingkat kerawanan tinggi, sedang dan rendah.
Ada empat dimensi kerawanan yang diukur dalam IKP Pemilu 2024, antara lain (1) konteks sosial dan politik, (2) penyelenggaraan pemilu, (3) kontestasi dan (4) partisipasi.
Dalam setiap dimensi, Bawaslu membagi subdimensi. Dimensi konteks sosial dan politik terdiri dari tiga subdimensi yang menjadi acuan, yaitu (1) keamanan, (2) otoritas penyelenggara pemilu dan (3) otoritas penyelenggara negara.
Dimensi penyelenggaraan pemilu meliputi subdimensi (1) hak memilih, (2) pelaksanaan kampanye, (3) pelaksanaan pemungutan suara, (4) ajudikasi dan keberatan pemilu, serta (5) pengawasan pemilu.
Dimensi kontestasi terdiri dari dua subdimensi yaitu (1) hak dipilih dan (2) kampanye calon. Terakhir, dimensi partisipasi melingkupi subdimensi (1) partisipasi pemilih dan (2) partisipasi kelompok masyarakat.
Keempat dimensi tersebut kemudian diolah menjadi skor berskala 0-100. Khusus untuk tingkat provinsi, suatu provinsi dinyatakan memiliki kerawanan tinggi jika mendapat skor antara 68,5-100.
Kemudian skor 21,7-68,5 masuk kategori kerawanan sedang, dan skor kurang dari 21,7 berarti kerawanan rendah.
Sementara untuk tingkat kabupaten/kota dinyatakan memiliki kerawanan tinggi jika mendapat skor antara 49,33-100. Kemudian skor 13,47-49,32 masuk kategori kerawanan sedang, dan skor kurang dari 13,46 berarti kerawanan rendah.
 Foto: Basith Subastian/CNNIndonesia |
Jakarta paling rawan
Indeks kerawanan Pemilu 2024 menempatkan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi. Skornya mencapai 88.95.
Diikuti Sulawesi Utara skor 87.48, Maluku Utara (84.86), Jawa Barat (77.04), dan Kalimantan Timur (74.04).
Sebanyak 21 provinsi (62 persen) masuk kategori kerawanan sedang dan delapan provinsi (24 persen) berkategori kerawanan rendah.
Temuan ini menandakan potensi kerawanan pemilu pada 2024 telah bergeser ke kota karena DKI menjadi provinsi yang punya kerawanan tertinggi.
Berbeda pada Pemilu 2019, tingkat kerawanan tertinggi berada di Papua Barat, sedangkan Jakarta berada di posisi ke-32 dari 34 provinsi atau kategori rendah.
Khusus untuk Jakarta, IKP 2024 mencatat provinsi ini menjadi provinsi paling rawan karena rata-rata bobot dari empat skor dimensi partisipasi, kontestasi, penyelenggaraan pemilu dan sosial politik paling tinggi ketimbang provinsi lain.
Dimensi kontestasi menjadi penyumbang terbesar bagi tingkat kerawanan pemilu di DKI Jakarta.
Bawaslu merinci persoalan kampanye dan politik uang kerap mewarnai persoalan kontestasi dalam ajang kontestasi pemilu di tingkat nasional dan provinsi di DKI.
Beberapa kasus materi kampanye bermuatan SARA, hoaks dan kebencian juga diidentifikasi kerap mewarnai kampanye media sosial pada masa pemilu dan Pilgub DKI Jakarta lalu.
Bawaslu juga merinci sejumlah kasus money politics yang juga terpantau selama periode pemilu/Pilgub di DKI Jakarta. Bawaslu mengkategorikan beberapa kasus ini dengan tingkat keseriusan tinggi.
Selain Jakarta, Sulawesi Utara menyusul di posisi kedua. Sulut memiliki persoalan kerawanan pada proses penyelenggaraan pemilu.
Terdapat sejumlah kasus ketika pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Di samping itu, ada beberapa kasus keberpihakan penyelenggara, persoalan dengan logistik pemilu dan sejumlah kasus pelanggaran saat pemungutan suara yang berstatus kasus berat sehingga membuat pemungutan suara ulang dilakukan.
"Persoalan-persoalan inilah yang membuat tingkat kerawanan dimensi penyelenggaraan pemilu di provinsi Sulut tergolong serius," bunyi laporan Bawaslu.
 Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu tetap menjadi acuan bagi Bawaslu untuk mengukur kerawanan di DKI Jakarta pada Pemilu 2024 mendatang (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Kerawanan kabupaten/kota di Papua
Selain tingkat provinsi, Bawaslu turut memetakan terdapat 85 kabupaten/kota atau sekitar 16,5 persen dengan kerawanan tinggi pada Pemilu 2024.
Kabupaten/kota yang masuk kategori kerawanan sedang sebanyak 349 (67,9 persen). Terakhir, sebanyak 80 kabupaten/kota (15,5 persen) masuk kategori daerah dengan kerawanan rendah.
Lima kabupaten/kota di kawasan Papua bahkan masuk 10 besar daerah paling rawan di gelaran Pemilu 2024. Di antaranya Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Jayawijaya di peringkat pertama dan kedua dengan skor indeks kerawanan maksimal 100.
Pada dimensi sosial-politik, dua wilayah ini menyumbang sejumlah kasus kekerasan/kerusuhan berbau SARA, kerusuhan yang melibatkan tokoh publik/politik/aparat keamanan.
Kemudian intimidasi terhadap peserta dan penyelenggara, perusakan fasilitas pemilu, rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, dan keberpihakan penyelenggara negara dalam bentuk intimidasi maupun imbauan untuk tidak memilih calon tertentu.
Pada dimensi penyelenggaraan pemungutan suara, di kedua wilayah ini terdapat sejumlah kasus serius terkait dengan kehilangan hak pilih, penggelembungan suara, keterlambatan logistik, pelanggaran saat pemungutan suara, penghitungan suara ulang, gugatan terhadap hasil pemilu dan sengketa proses pemilu.
Pada dimensi kontestasi, Kabupaten Intan Jaya juga mencatatkan sejumlah insiden ringan, sedang dan serius terkait penolakan terhadap calon berdasarkan SARA, materi kampanye bermuatan SARA, hoaks dan ujaran kebencian terutama di media sosial, konflik antar pendukung, politik uang dan dana kampanye yang tidak jelas.
Setelah Jayawijaya dan Intan Jaya, Kabupaten Bandung menyusul diperingkat tiga sebagai wilayah paling rawan di Pemilu 2024 tingkat kabupaten/kota.
Kerawanan di Kabupaten Bandung disumbang oleh kerawanan dimensi sosial politik. Untuk dimensi ini, Kabupaten Bandung mendapatkan skor kerawanan yang setara dengan Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Jayawijaya, yakni mendapat skor kerawanan tertinggi (100).
Di samping itu, Kabupaten Bandung juga mendapatkan skor kerawanan yang sangat tinggi untuk dimensi penyelenggaraan pemilu dan kontestasi.
 Foto: Basith Subastian/CNNIndonesia |
PR Bawaslu
Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan setidaknya terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi. Di antaranya isu soal netralitas penyelenggara pemilu, netralitas ASN, dan kampanye di media sosial.
Merujuk temuan hasil IKP 2024, isu netralitas penyelenggara pemilu menjadi sorotan. Berdasarkan data post-factum yang dikumpulkan dalam IKP 2024, 271 kabupaten kota memiliki masalah terkait aduan dugaan pelanggaran kode etik baik yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu.
Laporan yang sama juga menunjukkan intensitas penggunaan media sosial makin meningkat. Hal ini potensial digunakan menyebarkan berita bohong dan disebarkan tanpa melakukan konfirmasi dan pengecekan.
"Isu itu yang di highlight. Karena itu, IKP diluncurkan sudah menjadi hal kita distribusikan ke beberapa pihak untuk melakukan mitigasi," kata Lolly di Sukabumi, Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Khusus isu masalah keamanan di kawasan Papua, Lolly akan menggandeng tokoh adat di Papua untuk mencegah konflik selama Pemilu 2024 dilaksanakan.
Ia menyebut figur ketokohan di daerah Papua masih didengar oleh masyarakat. Karenanya, Bawaslu memilih jalur masuk melalui kearifan lokal dengan cara tersebut.
Lolly mengatakan Bawaslu juga melakukan sejumlah hal sebagai persiapan pengawasan pemilu di empat daerah otonom baru. Salah satunya peningkatan kapasitas jajaran pemilu. Dia memastikan urusan infrastruktur tidak menjadi hambatan teknis dalam persiapan Pemilu 2024
"Berkenaan dengan konflik bersenjata, ini yang menjadi salah satu pencermatan Bawaslu. Tidak sedikit teman-teman Bawaslu yang terpilih punya latar belakang tokoh masyarakat, tokoh adat. Kenapa ini dilakukan? Ini antisipasi sebagai tindak pencegahannya Bawaslu," ujar Lolly.
(rzr/bmw) Baca Lagi Aje https://news.google.com/rss/articles/CBMihAFodHRwczovL3d3dy5jbm5pbmRvbmVzaWEuY29tL25hc2lvbmFsLzIwMjMwODE4MTIzMDM5LTYxNy05ODc1MzgvaW5kZWtzLWtlcmF3YW5hbi1wZW1pbHUtamFrYXJ0YS10ZXJ0aW5nZ2ktZGlzdXN1bC1rYWJ1cGF0ZW4tZGktcGFwdWHSAYgBaHR0cHM6Ly93d3cuY25uaW5kb25lc2lhLmNvbS9uYXNpb25hbC8yMDIzMDgxODEyMzAzOS02MTctOTg3NTM4L2luZGVrcy1rZXJhd2FuYW4tcGVtaWx1LWpha2FydGEtdGVydGluZ2dpLWRpc3VzdWwta2FidXBhdGVuLWRpLXBhcHVhL2FtcA?oc=5Bagikan Berita Ini
0 Response to "Indeks Kerawanan Pemilu: Jakarta Tertinggi, Disusul Kabupaten di Papua - CNN Indonesia"
Posting Komentar