NEWS : KPU: Pemilu Indonesia Sudah Akrab dengan Teknologi - CyberNews

Cyberthreat.id - Anggota KPU RI Viryan mengatakan pemilu di Indonesia sudah mengenal pemanfaatan perangkat dan teknologi informasi sejak gelaran pemilu 2004. Hal itu dijelaskan Viryan dalam Webinar yang digelar Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Amerika Serikat - Eropa di channel YouTube, Sabtu (25 April 2020).

"Jadi, penggunaan teknologi informasi ini bukan hal yang baru bagi KPU dan penggunaannya terus berkembang," kata Viryan.

Dalam paparannya, Viryan mengatakan Indonesia telah melibatkan teknologi dalam empat gelaran pemilu terakhir. Dimulai dengan Pemilu 2004 dimana KPU menggunakan IT dalam proses Rekapitulasi Hasil Pemilu. Ketika itu, kata dia, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memasukkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dikirimkan langsung ke tingkat Pusat melalui email.

Di pemilu 2009, Indonesia masih tetap menggunakan IT dalam proses rekapitulasi hasil pemilu melalui scan formulir C1 dengan Intelegency Character Reader (ICR) walaupun tidak digunakan sebagai hasil resmi. Namun, tabulasi nasional untuk menampilkan hasil pemilu nasional sudah melibatkan perangkat IT yang intensif.

Pemilu 2014, Indonesia jauh lebih advanced dengan menerapkan IT di beberapa tahapan Pemilu. Ketika itu KPU sudah membangun infrastruktur cyber seperti pemutakhiran data pemilih (Sidalih); verifikasi parpol (Sipol); kandidasi (Silon); proses rekapitulasi hasil pemilu (Situng) yang bukan hasil resmi.

Pemilu 2019, Indonesia telah menerapkan IT di semua tahapan pemilu. Pada level ini, aspek teknologi menurut Viryan bisa meminimalisir praktik kecurangan karena melibatkan verifikasi online maupun offline. Ketika data online dan offline tidak cocok atau bertolak belakang, tentu ada anomali.

"Dulu, sebelum orde Reformasi ada isu TPS fiktif atau suara fiktif. Nah, kemarin di Pemilu 2019, kita bikin Situng agar isu TPS fiktif hilang meskipun Situng belum bisa digunakan sebagai hasil resmi pemilu secara nasional," ujar Viryan.

Adapun infrastruktur cyber pemilu yang dipaparkan Viryan mulai dari pemutakhiran data pemilih (Sidalih); verifikasi parpol (Sipol); kandidasi (Silon); Pendapilan (Sidapil); proses rekapitulasi hasil pemilu (Situng); hingga pengadaan barang dan jasa melalui sistem dan LPSE.

Ancaman Cyber

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan kesiapannya membantu KPU RI dalam merealisasikan sistem voting elektronik (e-voting) untuk pemilu yang aman digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Bahkan, di pemilu 2019 BSSN sudah terlibat dalam pengamanan sistem elektronik pemilu.

Juru bicara BSSN Anton Setiyawan mengatakan BSSN telah menyiapkan National Security Operation Center (NSOC) atau Pusat Operasi Keamanan Siber (Pusopkamsinas) yang mendeteksi setiap upaya serangan siber dengan tujuan yang merugikan, seperti memanipulasi hasil rekapitulasi suara atau mengganggu proses pemilu.

"Kalau kita bicara serangan siber, semakin kita punya hajat yang strategis dan menyangkut banyak orang, itu serangannya pasti meningkat. Di setiap negara, pemilu itu selalu serangannya banyak," kata Anton.

Selama ini, kata dia, BSSN selalu memantau dan mengawasi seluruh proses pemilu yang melibatkan teknologi informasi di Indonesia. Sesuai tugas dan fungsinya, BSSN berfokus untuk menghalau upaya-upaya serangan siber terhadap sistem Pemilu.

"Kami menganalogikan Pusopkamsinas disini berfungsi sebagai pagar di sebuah rumah, di mana ketika ada penjahat ingin memasuki sebuah rumah akan dihalau oleh pagar rumah. Sehingga, itu akan menyulitkan penjahat dalam melakukan tindak kejahatan," ujarnya.

"Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai rumah, kita (BSSN) ini sebagai pagar diluarnya. Jadi sebelum (serangan) sampai KPU, kita halau serangan tersebut. Andaikan serangan masih masuk, ya paling tidak banyak dan sudah terpantau kita."

Anton juga memaparkan beberapa tantangan keamanan yang dihadapi seperti serangan Denial of Service (Ping of death atau packet flooding); akses ilegal (seperti manipulasi, ransomware, destruction); social attack (phishing dan scam); otentifikasi dan verifikasi; enkripsi, hingga capacity/service.

"Kalau kita menggunakan sistem elektronik, sekarang yang paling banyak adalah serangan DoS. Jadi, bagaimana orang itu bisa melumpuhkan service yang sedang berjalan," kata dia.

"Ini Pemilu. Kalau kita tidak hati-hati dan tidak kita jaga dengan baik, maka bisa suatu service atau layanan dibanjiri dengan paket jahat yang menyebabkan hang dan tidak berfungsi." []

Redaktur: Arif Rahman

Let's block ads! (Why?)