Tito dan Parpol Evaluasi Pemilu 2019 - Medcom ID

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengundang sembilan partai politik (parpol) yang lolos ambang batas parlemen pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pertemuan itu membahas pemilu ke depan dan evaluasi pesta demokrasi tahun lalu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut acara tersebut turut membicarakan pembiayaan partai politik.

"Hal yang kita lihat adalah konstruksi bagaimana membangun demokrasi yang sehat, murah dan akuntabilitas dari parpol, termasuk pembiayaan partai politik," kata Hasto di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Hasto menyebut para parpol membahas ihwal biaya politik yang tinggi. Biaya yang besar bisa menimbulkan konflik di internal partai.

"Kita juga membahas bagaimana agar demokrasi yang berbiaya mahal dan potensi konflik bisa diatasi bersama-sama, di situlah partai menyampaikan gagasan terbaiknya," ujar dia.

Rapat antara Kemendagri dan parpol turut membicarakan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Mereka ingin dua UU tak bertentangan dengan demokrasi.

"Kita ingin semuanya satu napas dengan upaya untuk menghadirkan demokrasi untuk rakyat," pungkas dia.

Pertemuan ini turut dihadiri Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Sekjen (Wasekjen) NasDem Taslim, dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan.

Selain itu, ada Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal, Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Ibnu Bilaludin, Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid, dan Wasekjen Golkar Christina Aryani.

(OGI)

Let's block ads! (Why?)