Komisi Pemilu PNG perlu belajar dari referendum Bougainville - JUBI

Kantor Pusat Komisi Pemilihan Umum PNG. – RNZI/ Johnny Blades

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Port Moresby, Jubi – Bukti nyata mengenai intimidasi pemilih dan pelanggaran pemilu lainnya telah menjamur dan menyebar ke seluruh bagian di Papua Nugini, kata seorang peneliti.

Dr. Joe Ketan mengungkapkan hal ini ketika menanggapi pertanyaan dari surat kabar The National tentang referendum Bougainville.

Ketan menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum PNG dapat mengambil beberapa pelajaran dari pelaksanaan referendum Bougainville.

“Pejabat-pejabat referendum tingkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya mengambil bertanggung jawab atas proses pendaftaran pemilih – dari pendaftaran hingga verifikasi sampai pembaruan daftar pemilih – untuk memastikan keakuratan daftar pemilih referendum,” tuturnya. “Proses pemungutan suara dilakukan secara tertib dan profesional, tanpa ada intimidasi dan upaya untuk mempengaruhi pemilih yang seharusnya tidak dilakukan.”

“Memaksimalkan hak pilih melalui pemungutan suara lewat pos, pemungutan suara sementara, pemungutan suara di semua provinsi di kawasan itu, pemungutan suara luar negeri di Kepulauan Solomon dan Australia, pemungutan suara di rumah sakit untuk orang sakit, mengunjungi rumah orang sakit dan lemah dengan membawa tempat pemungutan suara ke semua pemerintah lokal di seluruh Wilayah Otonomi Bougainville,” katanya.

;

“Semua surat suara dikumpulkan di tingkat lokal, distrik, dan provinsi, dan digabungkan sebelum pemeriksaan untuk mencegah kemungkinan mengidentifikasikan pemilih yang bisa memungkinkan pemberian hukuman pada pemilih.”

Ketan mengatakan bahwa orang-orang PNG sudah tidak memiliki kepercayaan terhadap integritas proses pemilu.

Tim pengamat Commonwealth selang pemilu nasional PNG 2017 menyimpulkan bahwa hasil pemilu tersebut telah mewakili keinginan pemilih. Namun, berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan oleh Transparency International (PNG) dan Tim Pengamat Universitas Nasional Australia, kenyataannya bertentangan dengan pernyataan ini.

“Keinginan pemilih di bolak-balik oleh kecurangan selama pemilu dan kekerasan di seluruh negeri,” jelas Ketan.

Menurut Ketan, untuk memulihkan integritas sistem pemilu (seperangkat aturan yang mengatur pelaksanaan pemilu) dan proses pemilu (tahap-tahap pemilu), diperlukan reformasi pemilu yang signifikan dan investasi besar dalam sistem dan proses yang dapat dipercaya. Program edukasi dan kepatuhan harus dilangsungkan pada saat yang bersamaan.

“Pesan penting kepada masyarakat adalah bahwa legitimasi lembaga-lembaga sektor publik yang utama – parlemen, kabinet, partai politik, dan layanan-layanan umum – itu tergantung pada pemilu,” katanya. “Kepercayaan pada lembaga pemerintah bergantung pada kredibilitas pemilu.” (The National)

Editor: Kristianto Galuwo

Let's block ads! (Why?)