Regulasi Jadi Kunci Pemilu dan Pilkada 2024 Berjalan Efektif | SuaraNTB - SUARA NTB

Mataram (Suara NTB) – Menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak 2024 mendatang, Bawaslu menekankan perlunya sinergitas yang kuat dengan KPU selaku sesama lembaga penyelenggara pemilu. Sehingga tahapan pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, tak ada silang pendapat atau pemahaman di tengah jalan di antara kedua lembaga.

Demikian diungkapkan Kordiv Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi NTB, Suhardi yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 30 Maret 2021. “Kedua lembaga harus seirama, sehingga setiap persoalan yang muncul itu bisa cepat diselesaikan,” katanya.

Disebutkan Suhardi, salah satu hal yang paling krusial adalah perlunya sinkronisasi antara peraturan KPU (PKPU) dan peraturan Bawaslu (Perbawaslu) terkait teknis tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. “Untuk menyempurnakan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 perlu adanya sinkronisasi PKPU dan Perbawaslu setiap tahapan supaya bisa berjalan selaras, tidak tumpang tindih, sehingga tidak ada perbedaan penafsiran” ungkapnya.

Suhardi juga mengatakan beberapa persiapan krusial yang harus dilaksanakan untuk menghadapi Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 di antaranya pengawasan daftar pemilih di mana integrasi data kependudukan dan percepatan perekaman harus segera dilakukan, beserta data pemilih khusus dan tambahan.

“Data pemilih merupakan hal krusial dalam menjaga demokrasi bangsa, nyawa bangsa kita sepenuhnya ada dalam suara dan hak pemilih sehingga perlu adanya perbaikan dalam proses pemutakhiran data pemilih. Aturan pemilih ini harus diperkuat,” tandasnya.

Ditempat terpisah, Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menyebutkan ada empat hal yang menjadi skala prioritas KPU dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024. Salah satunya yakni menyangkut regulasi.

Dengan regulasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 disiapkan dan disahkan lebih awal. Diharapkan KPU sebagai penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 memiliki waktu lebih panjang dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun stakehokder lainnya.

“Dengan begitu, masyarakat luas dan pihak terkait bisa mengetahui sejak awal terkait regulasinya. Dengan regulasi yang baik, harapannya proses penyelenggaraan tahapan berjalan dengan rapi, berkepastian hukum,” pungkasnya. (ndi)