Demokrat Ngotot Pemilu dan Pilkada 2024 Tidak Serentak - Akurat.co

AKURAT.CO, Partai Demokrat tegas menolak jika Pilkada digelar serentak dengan Pemilu nasional pada 2024. Demokrat ingin, Pilkada tetap digelar pada 2022 dan 2023.

Diketahui saat ini DPR tengah membahas revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Jika merujuk UU saat ini, Pilkada akan digelar serentak dengan Pemilu 2024.

Politisi Demokrat Herman Khaeron mengungkap alasan Demokrat menolak Pemilu 2024 dan Pilkada dilaksanakan bersamaan. Saat pemilu bersamaan banyak munculkan persoalan. Seperti saat Pileg dan Pilres 2019 berbarengan.

baca juga:

"Menurut saya, Pemilu Serentak 2019 (Pileg dan Pilpres) telah menuai banyak masalah, apalagi jika serentak dengan Pilkada, akan menambah kompleksitas masalah," tulis Herman di akun twitternya @akang_hero, Sabtu (23/1/2021).

Idealnya, kata Herman, Pemilu nasional tetap digelar 2024 seperti Pemilu 2014. Dan Pemilu Daerah dilaksanakan tahun 2027, sehingga ada pilkada thn 2022.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan alasan penolakan Demokrat Pemilu nasional dan Pilkada bersmaan. Dia meminta agar Pilkada tahun 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan, tidak digabung dengan Pileg dan Pilpres.

Salah satu pertimbangan mengapa Demokrat tidak ingin Pilkada, Pilpres, dan Pileg diserentakkan karena akan menciptakan beban teknis pemilihan berlebih bagi penyelenggara pemilu.

Ketika baru Pileg dan Pilpres saja yang disatukan pada 2019 silam, telah jatuh korban 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. []

Menurut saya, Pemilu Serentak 2019 (Pileg dan Pilpres) telah menuai banyak masalah, apalagi jika serentak dengan Pilkada, akan menambah kompleksitas masalah. Idealnya, Pemilu Pusat 2024 seperti Pemilu 2014, dan Pemilu Daerah dilaksanakan tahun 2027, sehingga ada pilkada thn 2022. pic.twitter.com/1scuozitob
— ehermankhaeron (@akang_hero) January 23, 2021