PDIP Usul Atur Ulang Pemilu Serentak - BeritaSatu

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan sangat penting pemerintah mengatur ulang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak. Pemilu serentak tersebut, lanjut Hasto, bisa dibagi menjadi tiga tahap.

Tahap pertama, pemilu presiden dan wakil presiden dibarengi dengan pemilu anggota DPD, karena sama-sama berbasis individual.

“Jadi pemilu untuk presiden, wakil presiden dan anggota DPD satu kesatuan karena sebenarnya meskipun dukungan partai tetapi pemilu presiden ini tetap basisnya lintas partai,” kata Hasto Kristiyanto dalam webinar publik dengan tema "Menimbang Sistem Pemilu 2024" yang digelar CSIS secara daring, Senin (1/11/2021).

Tahap kedua, lanjut Hasto, pemilu untuk anggota DPR, DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota. Tahap ketiga, pemilu gubernur secara serentak setelah pemilu serentak presiden dan wakil presiden selesai.

“Katakanlah kita berimajinasi pemilu presiden dan DPR RI sampai DPRD kabupaten dalam masa transisi ini dilaksanakan pada bulan Februari atau bulan Mei, kemudian pilkada serentak pada bulan November, maka visi misi pilkada serentak pada bulan November dari para kepala daerah itu harus mengacu pada visi misi presiden terpilih. Karena kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik tadi bukan negara federal,” jelas Hasto Kristiyanto.

Kemudian, Hasto menekankan pentingnya konsolidasi demokrasi dengan menerapkan ambang batas secara bertingkat. Menurutnya, ambang batas harus terus menerus dinaikkan karena pemerintahan presidensial memerlukan dukungan multipartai sederhana.

“Multipartai sederhana ini yang akan membantu proses efektivitas dari pemerintahan tersebut, sehingga jumlah partai di DPR RI harus dibatasi, yang eligible yang juga bisa ikut pemilu itu juga dibatasi melalui suatu proses yang betul-betul selektif, tetapi yang bisa menempatkan perwakilannya di DPR. Itu juga terus-menerus ditingkatkan, sehingga efektivitas pemerintahan akan berjalan dengan yang lebih baik,” jelas Hasto Kristiyanto.

Tidak hanya itu, Hasto berpandangan pentingnya melakukan kodefikasi penyempurnaan undang-undang partai politik dan pemilu. Terutama dengan mewujudkan sistem pemilu anggota DPR DPRD dengan proporsional tertutup sehingga partai politik yang bertanggung jawab.

“Ada apa-apa dengan partai, rakyat yang menghukum. Bagaimana PDIP menang tahun 1999, 2004 dikalahkan sama Golkar, padahal pemerintahan dipegang oleh Megawati Soekarnoputri. Berbeda dengan tahun 2009 yang justru malah naik 300%. Ada apa, ya ini menjadi penelitian yang menarik kalau kita mau buka di situ,” ungkap Hasto Kristiyanto.

Ketika 2004 kalah dalam pemilu, kata Hasto, PDIP langsung melakukan perbaikan diri. Sehingga pada pemilu 2014, setelah 10 tahun berada di luar pemerintahan, PDIP meraih kemenangan kembali.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

Adblock test (Why?)